KETIK, JOMBANG –
Polemik surat kesanggupan menjadi Penjabat (Pj) Kepala Desa di Kabupaten Jombang terus berkembang. Setelah surat serupa atas nama Kepala Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Supono, beredar, kini muncul surat pernyataan atas nama Kepala Desa Catakgayam, Kecamatan Mojowarno, Sugeng.
Surat yang beredar tersebut memiliki kesamaan dengan pernyataan kesanggupan sebelumnya.
Yakni, memuat pernyataan kesediaan Sugeng untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Pj Kepala Desa Catakgayam, Kabupaten Jombang, selama masa penundaan Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades.
Dalam dokumen itu, kesediaan menjadi Pj Kades disebut untuk mendukung kelancaran pelaksanaan agenda nasional Pemilihan Presiden atau Pilpres 2029.
Surat tersebut juga memuat komitmen menjaga stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, dan netralitas aparatur pemerintahan desa.
Namun, saat dikonfirmasi mengenai surat tersebut, Sugeng awalnya mengaku tidak merasa membuat surat pernyataan kesanggupan menjadi Pj Kades di Kabupaten Jombang.
"Saya tidak merasa buat pernyataan Pj, Mas. Saya tidak tahu," kata Sugeng, Selasa, 10 November 2026.
Setelah dikonfirmasi lebih lanjut, Sugeng membenarkan bahwa dirinya merupakan pihak yang tercantum dalam surat tersebut. Ia menyebut surat itu dibuat atas perintah yang disampaikan melalui grup kepala desa.
"Iya saya, tapi itu perintah dari grup kades, Mas. Kalau ingin tahu, tanya saja ke Ketua PKDI Jombang, Supono," ujarnya.
Meski membenarkan keterlibatannya dalam surat yang beredar, Kepala Desa Catakgayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, itu mengaku tidak mengetahui tujuan pembuatan surat kesanggupan menjadi Pj Kades tersebut.
"Tujuannya saya tidak tahu untuk apa. Yang jelas saya siap Pilkades secara langsung," katanya.
Sugeng menegaskan dirinya siap mengikuti Pilkades Jombang secara langsung. Ia memilih pelaksanaan pemilihan kepala desa tetap dilakukan secara langsung.
"Betul, saya sudah siap Pilkades langsung saja biar fair play," tegasnya.
Munculnya surat atas nama Sugeng menambah daftar dokumen kesanggupan menjadi Pj Kades yang beredar di Kabupaten Jombang.
Sebelumnya, surat pernyataan serupa beredar atas nama Supono, Kepala Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh.
Dalam surat tertanggal 4 November 2026, Supono menyatakan bersedia dan sanggup apabila ditunjuk serta diangkat sebagai Pj Kepala Desa Tanjungwadung selama masa penundaan Pilkades.
Saat dikonfirmasi mengenai surat tersebut, Supono belum memberikan penjelasan secara terperinci terkait latar belakang dan tujuan pembuatan surat.
"Nanti saja, saya jelaskan. Saya masih ada pertemuan dengan teman-teman Kepala Desa," kata Supono melalui sambungan telepon.
Di tengah beredarnya surat kesanggupan menjadi Pj Kades tersebut, saat ini Pemerintah Kabupaten Jombang tengah mempersiapkan pelaksanaan Pilkades serentak 2027. Sebanyak 286 desa direncanakan mengikuti pemilihan tersebut dengan anggaran yang disiapkan lebih dari Rp15 miliar.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Rika Paur Fibriamayusi saat dikonfirmasi terkait polemik tersebut mengatakan harus meminta izin kepada Kepala Dinas terlebih dahulu.
"Kalau (mau wawancara) gitu mohon njenengan izin pak kadis dulu. Nanti arahan beliau bagaimana saya bantu," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Sudiro Setiono, belum memberikan tanggapan. Pesan yang dikirimkan maupun panggilan telepon hingga berita ini ditulis belum mendapat respons.(*)
