.png){kind=logo}
KETIK, YOGYAKARTA – 19:00
Pola filantropi di Indonesia dinilai perlu bertransformasi dari sekadar bantuan konsumtif menjadi upaya pemberdayaan ekonomi yang mampu menciptakan kemandirian masyarakat. Bantuan sosial tetap dibutuhkan, namun efektivitasnya akan jauh lebih besar jika diikuti program yang memperkuat kapasitas ekonomi penerima manfaat.
Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi Program Studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Sekolah Vokasi UGM, Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro, menilai model filantropi produktif menjadi langkah yang lebih berkelanjutan dalam mendukung pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Menurutnya, bantuan konsumtif seperti bantuan sosial masih relevan diberikan kepada kelompok miskin ekstrem maupun masyarakat yang terdampak bencana. Namun, pendekatan tersebut tidak cukup apabila tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi.
"Jangan hanya bicara infak, tetapi bagaimana kita mengajari mereka untuk memancing sendiri, untuk memiliki kapal sendiri, menghidupi diri sendiri," ujarnya, Senin (13/7).
Mudrajad mengatakan dana filantropi seharusnya mulai diarahkan untuk membiayai program-program produktif, seperti pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, pembiayaan UMKM, hingga penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pengembangan koperasi dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan lapangan usaha baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.
Ia menilai tantangan terbesar bukan terletak pada besarnya dana yang tersedia, melainkan pada kapasitas kelembagaan dalam mengelola program pemberdayaan agar benar-benar memberikan dampak jangka panjang.
Karena itu, Mudrajad mendorong pemerintah tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam proses tersebut. Kampus dapat berkontribusi melalui penelitian, pendampingan masyarakat, pengembangan inovasi, hingga pelatihan kewirausahaan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Selain pemerintah dan perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga filantropi, serta komunitas juga perlu membangun sinergi agar program pemberdayaan berjalan lebih efektif.
Mudrajad menegaskan filantropi tidak boleh diposisikan sebagai pengganti tanggung jawab negara dalam membangun ekonomi. Pemerintah tetap harus menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperluas kesempatan kerja, dan menciptakan iklim usaha yang sehat.
Menurutnya, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila bantuan sosial mampu menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi masyarakat.
"Filantropi bukan sekadar memberikan, tetapi membantu masyarakat agar memiliki keterampilan, memiliki kesempatan, dan mampu menciptakan penghidupan yang layak," tegasnya.
Di sisi lain, tingginya budaya berbagi masyarakat Indonesia sebagaimana tercermin dalam World Giving Report 2026 menjadi modal sosial yang kuat untuk mendukung pengembangan filantropi produktif. Potensi tersebut dinilai perlu dioptimalkan agar tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memperkuat perekonomian masyarakat.
Pada saat yang sama, upaya pemberdayaan ekonomi juga perlu berjalan beriringan dengan kebijakan yang mampu menjaga daya beli dan memperkuat kelas menengah. Dengan demikian, filantropi dan kebijakan ekonomi dapat saling melengkapi dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif. (*)
