KETIK, SURABAYA – Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) baru saja meluncurkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.
Peraturan baru ini diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dalam pembukaan Konvensi Nasional Tata Kelola dan Integritas Jurnal Ilmiah (KTJI) 2026 di Universitas Ciputra (UC) Surabaya, Senin, 9 November 2026.
Brian mengatakan, aturan tersebut mulai berlaku pada 7 Juli 2026. Dengan peraturan baru, diharapkan dapat memperkuat tata kelola sekaligus meningkatkan mutu jurnal ilmiah nasional.
"Kami ingin betul-betul membangun jurnal yang berkualitas, sehingga pada akhirnya integritas dalam pengelolaan jurnal itu juga dapat kami pastikan," katanya dalam sambutan secara daring.
Ia melanjutkan, salah satu perubahan dalam Permendiktisaintek yang paling di peraturan Nomor 9 Tahun 2026 mengenai penyederhanaan peringkat akreditas jurnal ilmiah.
"Jika sebelumnya terdapat enam peringkat, kini disederhanakan menjadi empat peringkat," singkatnya.
Regulasi itu juga menetapkan dua standar utama dalam penilaian akreditasi, yaitu tata kelola jurnal dan mutu artikel ilmiah. Dimana masa berlaku akreditasi ditetapkan selama lima tahun.
Selain itu, penerbit jurnal dapat mengajukan akreditasi ulang paling lambat enam bulan sebelum masa berlaku berakhir. Apabila tidak mengajukan perpanjangan maka jurnal dinyatakan tidak terakreditasi.
Pemerintah juga memperkuat mekanisme pengawasan, pemantauan terhadap jurnal terakreditasi dapat dilakukan secara berkala. Berdasarkan pengaduan masyarakat yang telah diverifikasi atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Hasil evaluasi menjadi dasar untuk menurunkan peringkat, membekukan sementara, hingga mencabut status akreditasi jurnal. Namun, sebelum keputusan tersebut diambil, Direktur Jenderal akan melakukan klarifikasi kepada penerbit," tulis keterangan resmi Kemendiktisaintek.
Aturan baru ini sekaligus menggantikan Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah. Meski demikian, peringkat akreditasi yang telah ditetapkan berdasarkan aturan sebelumnya tetap berlaku hingga masa berlakunya berakhir.
"Ketentuan ini memberikan kepastian bagi penerbit dan pengelola jurnal dalam menjalani masa transisi kebijakan," jelas Brian.
Sementara itu perkembangan artificial intelligence (AI) juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Kemudahan penggunaan teknologi tersebut dinilai dapat menghadirkan tantangan baru dalam menjaga integritas publikasi ilmiah.
Brian menegaskan, kejujuran akademik, etika editorial, akuntabilitas pengelola jurnal, serta kualitas proses penelaahan sejawat (peer review) harus terus diperkuat.
Pencegahan plagiarisme dan praktik publikasi yang melanggar etika juga perlu diterapkan secara konsisten.
Menurutnya, jurnal ilmiah bukan sekadar media untuk menyebarluaskan hasil penelitian. Lebih dari itu, jurnal menjadi ruang pertukaran gagasan, pengujian temuan dan pengembangan pengetahuan yang dapat mendorong lahirnya berbagai inovasi.
Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Prof Fauzan mengatakan, pelaksanaan KTJI menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola jurnal ilmiah di seluruh perguruan tinggi Indonesia.
Menurutnya, penguatan integritas tidak cukup hanya dilakukan dari sisi penulis. Seluruh proses pengelolaan jurnal, mulai dari hulu hingga hilir, membutuhkan komitmen bersama.
"Jadi, tidak hanya sekadar dikuatkan dari sisi penulis, tetapi hulu hingga hilir harus dibangun dengan integritas dan komitmen bersama," tuturnya. (*)
