KETIK, SLEMAN – Unggahan video di media sosial TikTok memicu perbincangan hangat dalam dua hari terakhir. Video tersebut membongkar rincian iuran bulanan para pedagang di Shelter PKL Foodcourt Denggung, Kabupaten Sleman.
Rekaman tersebut menyoroti selisih antara akumulasi iuran pedagang dan nilai retribusi resmi yang masuk ke kas daerah. Unggahan itu juga disertai narasi yang mempertanyakan transparansi besaran iuran tersebut.
"Terungkap banyaknya iuran per pedagang per bulan di Foodcourt Denggung, sementara konon yang masuk PAD Sleman cuma Rp 140 ribuan. Wallahualam..." tulis pengunggah dalam keterangan videonya.
Dalam lampiran foto berupa catatan tangan di lembaran buku halus yang diunggah, dibeberkan rincian biaya bulanan yang cukup variatif. Komponen tersebut meliputi biaya kebersihan dan listrik dengan penanak nasi (magic com) sebesar Rp 270.000, kebersihan dan listrik biasa Rp 180.000, dana sosial Rp 10.000, retribusi lapak Rp 145.000, tempat parkir gerobak Rp 50.000, hingga biaya jasa dorong gerobak sebesar Rp 300.000 yang bersifat opsional.
Tak hanya itu, bagi pedagang baru diwajibkan membayar uang pangkal Rp 300.000 serta menyediakan satu set meja dan dua kursi mandiri, di samping aturan denda Rp 100.000 per hari bagi anggota yang tidak menghadiri kegiatan kerja bakti.
Penjelasan Disperindag Sleman
Menanggapi isu yang berkembang cepat di media sosial tersebut. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sleman, Dwi Wulandari, menegaskan bahwa nilai retribusi resmi yang dipungut oleh Pemkab Sleman hanya sebesar Rp 145.000 per unit lapak setiap bulannya. Besaran tarif ini telah diatur secara sah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2025.
Dwi Wulandari menjelaskan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa satu unit lapak di Shelter Foodcourt Denggung umumnya difungsikan secara bersama oleh dua pedagang yang terbagi dalam dua giliran kerja, yakni shift pagi dan shift sore. Berdasarkan skema tersebut, internal pedagang menyepakati pembagian beban retribusi secara adil.
"Sesuai Perda No. 2 Th 2025, retribusi lapak per unit/bulan sebesar Rp 145.000. Kondisi di Shelter Denggung 1 lapak digunakan oleh 2 pedagang yang terbagi 2 shift yaitu pagi dan sore. Dari kondisi tersebut disepakati oleh internal pedagang pembayaran 1 lapak dibagi 2 pedagang masing-masing Rp 72.500 per bulan," kata Dwi Wulandari, Senin malam, 9 November 2026.
Ia turut meluruskan bahwa seluruh komponen biaya tambahan di luar angka retribusi resmi pemkab tersebut bukanlah pungutan dinas. Iuran pengelolaan sampah mandiri, operasional listrik, penyimpanan gerobak, dana sosial, hingga denda kerja bakti dipungut serta dikelola secara independen oleh paguyuban pedagang. Soal tersebut demi kelancaran operasional dan kebersihan fasilitas bersama di shelter tersebut.
Kepala Disperindag Sleman ini juga menambahkan bahwa pengaturan shift serta mekanisme iuran paguyuban murni lahir dari kesepakatan bersama antar pedagang tanpa ada intervensi dari instansi pemerintah.
Pihaknya senantiasa terbuka untuk memberikan klarifikasi apabila terdapat informasi yang menimbulkan salah paham di tengah masyarakat luas.
Catatan rincian iuran bulanan pedagang Shelter Foodcourt Denggung yang ada di TikTok. Unggahan ini memicu tanda tanya lantaran memperlihatkan selisih antara akumulasi iuran operasional dengan nilai retribusi resmi yang masuk ke kas daerah. (Foto: Tangkapan Layar)
Pro Kontra Tanggapan Warganet
Sementara itu, unggahan video tersebut langsung memicu banjir komentar dari netizen dengan sudut pandang yang saling bertolak belakang. Sebagian warganet merespons dengan nada curiga dan menduga adanya praktik pungutan liar yang merugikan para pedagang kecil di wilayah Kabupaten Sleman.
Akun @testtesttest melontarkan desakan agar permasalahan ini segera diusut tuntas oleh pihak berwenang.
"Lapor Sleman atau langsung Inspektorat biar langsung ditindak seperti kasus sewa Maguwo," tulisnya di kolom komentar.
Komentar senada disampaikan akun @DIMSUMMENTAI yang menulis kekecewaannya secara terbuka terhadap sistem pengelolaan lapak tersebut.
"Wahwahhh pungli lagi hehe," komentar akun tersebut singkat.
Akun @Rihandani juga menambahkan dorongan agar kasus ini diviralkan agar mendapat perhatian penegak hukum.
"Viralkan biar kayak Bolosego.. no viral no justice," tulisnya.
Namun di sisi lain, tidak sedikit netizen dan warga lokal yang pasang badan membela pihak paguyuban dan menilai tuduhan tersebut terlalu tergesa-gesa. Akun @Pyrost_32 menilai rincian biaya tersebut masih sangat logis untuk ukuran tempat usaha komersial.
"Termasuk murah. Salahnya dimana?. Nah bener yang masuk PAD 140an, yang listrik masuk ke PLN, sampah masuk ke dinas kebersihan, terus biaya dorong gerobak masuk ke kuli. Pengeluaran perbulan sekitar 600rb untuk jenis usaha sudah terhitung murah," tulis akun @Pyrost_32 memberikan pembelaan rasional.
Pembelaan serupa dilontarkan akun @h.larasatii yang mengaku sebagai anak dari salah satu pedagang yang sudah lama berjualan di lokasi tersebut. Menurutnya, fasilitas dan kegiatan paguyuban dikelola secara terbuka dan memberikan banyak keuntungan bagi para pedagang.
"Tolong dong lihat faktanya, jangan cuma asal komen aja. Orangtuaku salah satu yang jualan di situ bahkan dari awal foodcourt berdiri. Udah Alhamdulillah aja dikasih tempat jualan, pembukuan jelas setiap bulan ada laporan uang buat apa aja. Piknik setiap tahun gratis gak dipungut biaya sama sekali, syawalan gratis, hias foodcourt tiap tahun gratis tanpa pungutan biaya," tegasnya membeberkan transparansi internal paguyuban. (*)
