KETIK, PALEMBANG – Menyambut Hari Statistik Nasional (HSN) 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan bersama Pojok Statistik Universitas Sriwijaya menggelar Webinar DISKURSI (Diskusi Kurasi Statistik dan Inovasi) ke-3 secara hybrid, Selasa, 22 September 2026.
Webinar bertema "Statistik Berkualitas untuk Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur: Sinergi Data dan Literasi Keuangan untuk Kebijakan Terkait Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi" ini dibuka langsung oleh Kepala BPS Sumsel, Moh. Wahyu Yulianto.
Ia menegaskan pentingnya data berkualitas untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
Dalam sesi materi, Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran BI Sumsel, Eva Ariesty memaparkan peran inovasi digital seperti QRIS yang kini sudah bisa digunakan secara cross-border di enam negara (Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan).
Namun, Eva mengingatkan masyarakat untuk memperketat keamanan data pribadi.
"Sebanyak 53,6% penduduk masih memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang rendah. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak membagikan data pribadi di media sosial dan selalu waspada terhadap modus social engineering," tegas Eva.
Sementara itu, Koprodi S2 Ilmu Ekonomi FE Unsri, Imam Asngari menyoroti capaian ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Sumsel saat ini berada di kisaran 5%—lebih tinggi dari rata-rata nasional—dengan tingkat pengangguran yang lebih rendah.
Meski demikian, Imam memberi catatan agar efisiensi rantai pasok pangan terus dijaga melalui TPID, percepatan transisi energi, serta peningkatan kualitas SDM untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi internal Sumsel.
Untuk diketahui kegiatan tersebut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumbagsel dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Provinsi Sulsel.
Seperti Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, Kepala Dinas Sosial, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi dan Kepala Dinas Pertanian.(*)
