KETIK, JAKARTA – Sejumlah penasihat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan mendesak agar operasi militer besar-besaran terhadap Iran kembali dilancarkan sebelum Kongres baru mulai bertugas pada Januari 2027.
Mereka menilai peluang untuk mengambil tindakan militer bisa semakin terbatas setelah Partai Demokrat menguasai Kongres.
Laporan NBC News menyebutkan, beberapa pejabat administrasi dan pertahanan telah menyampaikan kepada Trump bahwa waktu untuk melancarkan operasi militer baru semakin sempit.
Kekhawatiran tersebut muncul karena Kongres yang dikuasai Partai Demokrat dinilai dapat mempersulit langkah militer pemerintah AS melalui penyelidikan, pembatasan anggaran, maupun resolusi yang bertujuan menghalangi serangan terhadap Iran.
Trump sebelumnya telah menerima pengarahan terbaru mengenai ancaman Iran dan sejumlah opsi militer pada Kamis, 5 November 2026.
Pengarahan tersebut dihadiri Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine.
Meski demikian, Trump belum mengambil keputusan untuk melanjutkan operasi militer tersebut.
Dalam laporan itu, Hegseth disebut terus mendorong agar Trump segera memerintahkan serangan baru.
Namun, sejumlah penasihat lainnya mengingatkan bahwa eskalasi militer justru berpotensi mengganggu upaya diplomatik yang sedang berlangsung.
Wakil Presiden AS JD Vance bersama para mediator saat ini disebut tengah mengupayakan negosiasi dengan Teheran untuk mencegah konflik semakin meluas.
Rencana operasi militer baru AS disebut berpotensi berlangsung lebih singkat, tetapi dengan intensitas serangan yang lebih besar.
Sejumlah target yang dibahas antara lain infrastruktur minyak dan gas Iran serta Gunung Pickaxe, yang diyakini menyimpan komponen program nuklir Iran.
Meski demikian, pembahasan mengenai sejumlah target tersebut belum berarti keputusan serangan telah ditetapkan oleh Trump.
Sementara itu, seorang pejabat Gedung Putih menyatakan Trump tetap membuka seluruh opsi yang tersedia untuk menghadapi Iran.
Namun, keputusan mengenai langkah selanjutnya sepenuhnya berada di tangan presiden.
Hingga Sabtu, 7 November 2026, belum ada keputusan resmi mengenai pelaksanaan operasi militer baru AS terhadap Iran.(*)
