KETIK, MALANG – Koordinator Presidium Aremania Utas Ali Rifki bersama General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, mengunjungi para tersangka kasus perusakan di kawasan wisata Wediawu yang saat ini ditahan di Polres Malang, Selasa, 12 Mei 2026.
Kunjungan dilakukan sesuai jadwal besuk tersebut turut didampingi oleh tim kuasa hukum dari Arema FC dan Organisasi Aremania Utas. Kehadiran tim hukum bertujuan untuk memastikan hak-hak para tersangka terpenuhi serta memberikan kepastian hukum selama proses berlangsung.
Pendampingan Hukum Terakhir
Meski memberikan bantuan hukum, pihak organisasi dan klub menegaskan bahwa ini adalah langkah terakhir.
Mengingat insiden tersebut terjadi di luar lingkup kegiatan persepakbolaan atau pertandingan resmi, baik Aremania Utas maupun Arema FC memberikan peringatan keras.
"Kami tidak akan memberikan pendampingan atau bantuan hukum dan tidak mentolerir lagi tindakan kriminal dalam bentuk apa pun di kemudian hari, baik yang terjadi di dalam maupun di luar kegiatan sepak bola," tegas Koordinator Presidium Aremania Utas.
Penyesalan Tersangka dan Konsekuensi Nyata
Berdasarkan informasi di lapangan, para tersangka yang saat ini mendekam di sel tahanan menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatan mereka.
"Semua ini terjadi akibat dari pengabaian terhadap imbauan dan larangan yang selama ini terus disosialisasikan oleh klub maupun organisasi," ucapnya.
Pihak manajemen menekankan bahwa setiap imbauan yang dikeluarkan bukan sekadar formalitas, melainkan peringatan nyata akan konsekuensi hukum yang besar bagi para pelanggarnya.
Komitmen Edukasi ke Depan
Kedepan, kata ia, Aremania Utas berkomitmen untuk terus menggencarkan edukasi demi menjaga marwah organisasi dan keamanan bersama. Kejadian di Wediawu ini diharapkan menjadi pelajaran berharga sekaligus yang terakhir bagi seluruh pendukung.
"Tugas organisasi ke depan adalah terus mengedukasi hal-hal baik. Kami memohon kepada seluruh nawak-nawak agar menjadikan kejadian ini sebagai yang terakhir. Setiap tindakan kriminalitas pasti memiliki konsekuensi hukum yang wajib dipertanggungjawabkan," pungkasnya. (*)
