KETIK, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya segera rampung. Pengambilan keputusan tingkat II dijadwalkan akan digelar dalam Rapat Paripurna hari ini, Kamis 19 November 2026.
"Iya (disahkan Kamis)," kata Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ia melapor, Panja Komisi III DPR telah melaksanakan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang berjumlah 397. Terdiri dari 160 DIM tetap, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18.
Sebelumnya DPR telah menyepakati RUU Perampasan Aset dalam pembicaraan tingkat I. Rapat tingkat I tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
"Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?" ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
"Setuju," seru anggota DPR yang hadir.
Ada sejumlah poin utama yang dimuat dalam RUU Perampasan Aset ini, meliputi soal jaminan RUU ini melindungi HAM, hingga soal ruang lingkup RUU ini. Ruang lingkup RUU ini merentang dari pidana penipuan hingga perdagangan. RUU ini juga mengatur pembagian kewenangan dalam penindakan perampasan, perlindungan kepada pihak yang beriktikad baik, dan pengembalian aset ke korban, mekanisme pengawasan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, dan penerapan teknologi.
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy OS Hiariej mengatakan bahwa efektivitas regulasi ini sangat ditentukan oleh bagaimana tata cara perampasan aset dijalankan di lapangan. Maka dari itu, ia menggarisbawahi tingginya ekspektasi publik agar setiap proses,mulai dari pelacakan, pemblokiran, penyitaan, sampai tahap pengelolaan aset, dapat berjalan dengan berkeadilan. "Memberikan kepastian hukum, serta mampu mengatasi berbagai hambatan prosedural yang selama ini timbul akibat penerapan pendekatan konvensional yang kaku," kata Eddy di Gedung DPR.
Sorotan Jelang Pengesahan: Draf RUU Tak Bisa Diakses Publik
Peneliti dari Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono menyoroti draf RUU Perampasan Aset yang tak bisa diakses publik
“Sulit menerima logika bahwa sebuah regulasi yang akan memberikan kewenangan besar kepada negara untuk merampas aset hasil kejahatan dibahas tanpa akses publik yang memadai terhadap draf terbarunya,” kata Agus, Rabu (17/11/2026).
Agus mengatakan, jangan sampai percepatan pembahasan RUU tersebut berujung pada pengesahan formal tanpa pengawasan publik yang cukup.
Dia mengatakan, masyarakat sipil hingga akademisi harus diberi kesempatan untuk menelaah seluruh aturan yang tertuang dalam RUU tersebut. “Apakah ketentuan mengenai pembuktian, perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik, mekanisme pengelolaan aset sitaan, serta pengawasan terhadap kewenangan aparat telah diatur secara memadai,” ujar dia.
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi akhir dari penantian panjang masyarakat.
"Mudah-mudahan ini adalah kabar baik bagi kita semua dan juga kepada rakyat Indonesia bahwa rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya, bisa dirasakan oleh masyarakat," kata Nasir saat membacakan penyampaian Pendapat Mini Fraksi PKS.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR memandang keputusan ini dinilai sebagai wujud nyata dalam merespons harapan lama publik terhadap kehadiran payung hukum yang lebih kuat untuk memberantas korupsi serta mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara.
Anggota Komisi III DPR, Safaruddin, mengatakan bahwa RUU Perampasan Aset harus ditempatkan sebagai instrumen negara untuk memulihkan kejayaan yang berasal dari tindak pidana, baik yang diperoleh, dikuasai, maupun dialihkan melalui cara-cara melawan hukum.
"Orientasi rancangan undang-undang ini nantinya tidak boleh sama sekali terbatas pada perampasan aset, dan pengembalian Kerugian negara, tetapi mencakup pemulihan aset sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan penguatan Kedaulatan ekonomi," ungkapnya. (*)
