Rakornas PMII Rekomendasikan Judi Online Masuk RUU Perampasan Aset

18 November 2026 23:25 18 Nov 2026 23:25

M. Farih R., Al Ahmadi

Redaksi Ketik.com
Thumbnail Rakornas PMII Rekomendasikan Judi Online Masuk RUU Perampasan Aset

Pengurus Besar PMII bersama PKC PMII se-Indonesia berfoto bersama usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) menjelang Muspimnas di Bandung, Jawa Barat, Rabu, 18 November 2026. (Foto: Dok. PB PMII)

KETIK, JAKARTA – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) bersama Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII se-Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Bandung, Jawa Barat, pada 17–18 November 2026.

Rakornas bertema "Visi Negara Kesejahteraan Ala Indonesia: Jalan Konstitusional Menuju Indonesia Emas 2045" ini menjadi pemanasan sebelum Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII di kota yang sama pada 19–22 November 2026.

Forum ini mempertemukan pengurus pusat dan daerah untuk menyatukan langkah serta membahas berbagai persoalan, dari isu daerah hingga nasional. Salah satu hasilnya adalah pernyataan sikap bersama yang dibacakan Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro, pada Rabu, 18 November 2026.

Isinya meminta DPR RI memasukkan tindak pidana perjudian online sebagai sasaran perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Shofi, sapaan akrabnya, menilai penegakan hukum terhadap judi online dan narkoba selama ini lebih banyak menyasar pelaku kelas bawah.

Sementara itu, bandar dan pemodal yang meraup keuntungan jarang tersentuh.

"Negara jangan hanya menangkap pemain, bongkar bandar dan rampas keuntungan dari tindak kejahatannya," tegas Shofi.

Menurutnya, judi online dan narkoba sudah menjadi masalah struktural yang merusak ketahanan keluarga dan masa depan generasi muda.

Karena itu, negara perlu menelusuri sumber kekayaan pelaku, memutus aliran dananya, dan merampas aset hasil kejahatan.

"Selama keuntungan ekonomi dari kejahatan masih dapat dinikmati oleh para bandar dan pemodal, selama itu pula ekosistem kejahatan akan terus memiliki daya untuk tumbuh dan berkembang," ujarnya.

PMII mengapresiasi langkah DPR RI yang menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai RUU inisiatif. PMII juga meminta pengelolaan aset rampasan negara dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Selain itu, DPR diminta membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan RUU tersebut.

Dari masukan PKC di berbagai daerah, Rakornas juga menghasilkan desakan agar aparat memberantas pertambangan ilegal dan pemerintah memulihkan kerusakan hutan akibat kebakaran hutan dan lahan.

Kementerian Keuangan pun diminta mengevaluasi tata kelola fiskal agar lebih berkeadilan.

Hasil Rakornas ini akan dibawa ke Muspimnas. PB PMII juga akan mengawal proses legislasi RUU Perampasan Aset lewat kajian akademik, audiensi dengan DPR RI, dan edukasi publik.

Shofi mengingatkan, perampasan aset tidak boleh menjadi alat kesewenang-wenangan negara. Setiap prosesnya harus berdasar hukum, menghormati hak asasi manusia, dan melindungi pihak ketiga yang beriktikad baik.

"Inilah saatnya hukum tidak hanya menghukum mereka yang berada di lapangan, tetapi juga menjangkau mereka yang mengendalikan dan menikmati keuntungan dari kejahatan," pungkasnya.(*)

Tombol Google News

Tags:

Pb Pmii PMII judol RUU perampasan aset