KETIK, JAKARTA – Santri Pondok Pesantren Nurul Bayan di Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, yang diduga dipukul seorang oknum anggota TNI menjalani pemeriksaan psikologis pada Selasa, 17 November 2026. Pemeriksaan digelar di lingkungan pesantren dan difasilitasi Kementerian Agama (Kemenag).
Kemenag menurunkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren dan Kantor Kemenag Kabupaten Pangandaran. Kemenag juga bekerja sama dengan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Pangandaran serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) setempat.
Psikolog dari UPTD PPA memeriksa santri yang menjadi korban dan santri yang menjadi saksi. Pemeriksaan itu didampingi Fadhly Azhar, yang datang langsung dari Jakarta. Fadhly menjabat Kepala Subtim Kesantrian Ditjen Pesantren dan anggota Satgas Pesantren Ramah Anak Kemenag RI.
Menurut hasil sementara, kondisi psikologis korban dan saksi tergolong cukup aman dan memadai. Psikolog juga menyarankan agar pengamanan pondok diperkuat dengan tata tertib yang lebih memadai.
Direktur Jenderal Pesantren Kemenag, Basnang Said, mengatakan pemerintah wajib memastikan santri yang menjadi korban kekerasan mendapat perlindungan dan pemulihan.
"Keselamatan dan pemulihan santri adalah prioritas kami. Sejak laporan ini kami terima, Kemenag langsung bergerak dari pusat hingga daerah," kata Basnang, Selasa, 17 November 2026.
Ia berterima kasih kepada DKBP3A dan UPTD PPA Pangandaran karena bergerak cepat sehingga pemeriksaan bisa dilakukan di pesantren, tempat para santri merasa aman.
Basnang menyatakan Kemenag menghormati proses hukum yang kini ditangani Polisi Militer (POM) dan akan terus mengawalnya. "Tidak boleh ada ruang bagi kekerasan terhadap anak, siapa pun pelakunya. Pesantren harus tetap menjadi tempat yang aman bagi santri untuk belajar dan tumbuh," ujarnya.
Direktur Pemberdayaan Pesantren Ditjen Pesantren, Yusi Damayanti, menyebut pemeriksaan psikologis ini baru tahap awal. Kemenag akan terus memantau kondisi para santri bersama DKBP3A, UPTD PPA, dan Kankemenag Pangandaran, termasuk menjalankan saran psikolog soal pengamanan dan tata tertib pondok.
"Perlindungan santri tidak bisa dikerjakan sendiri. Sinergi antara Kemenag, pemerintah daerah, layanan perlindungan anak, dan pesantren adalah kunci agar penanganan berjalan cepat dan berpihak pada korban," kata Yusi.
Pemukulan diduga terjadi pada Rabu, 11 November 2026, sekitar pukul 23.40 WIB. Pelakunya diduga seorang anggota TNI berinisial Serda HCB dari Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) 336/Merak Sakti. Ia diduga memukul sejumlah santri yang sedang piket malam dengan selang. Setelah itu, ia masuk ke kompleks pesantren dan memukul beberapa santri lain.
Sehari kemudian, Kamis, 12 November 2026, pihak pesantren melaporkan kejadian itu ke batalyon. Kedua pihak sepakat kasus ini diproses secara hukum. Terduga pelaku lalu diserahkan ke Polisi Militer dan kini ditahan di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Garut.
Pada Jumat, 13 November 2026, Bupati Pangandaran, Ketua MUI Kabupaten Pangandaran, dan Camat Cimerak datang ke pesantren untuk mendengar langsung kronologi kejadian. Mereka didampingi Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Kasi Pakis) Kemenag Pangandaran.
Sehari setelahnya, Sabtu, 14 November 2026, Kepala Kantor Kemenag Pangandaran Asep Barhia meninjau pesantren bersama Kasi Pakis dan Kasi Bimas Islam. Pada hari yang sama, Kepala DKBP3A Pangandaran Agus Maliana menyatakan UPTD PPA siap mendampingi para korban.
Pada Senin, 16 November 2026, Kasi Pakis bertemu Agus Maliana, Kepala UPTD PPA Yosep Nurdiana, dan Kepala Bidang PPPA Rini Veriany. Hari itu para santri sedang diperiksa Polisi Militer Pangandaran dengan didampingi kiai dan pengurus pesantren. Karena itu, pemeriksaan psikologis dijadwalkan keesokan harinya.
Saat berada di Pangandaran, Fadhly Azhar juga bertemu Wakil Komandan Yon TP 336/Merak Sakti. Pihak batalyon meminta maaf atas perbuatan anggotanya dan memastikan anggota tersebut tidak akan lagi bertugas di wilayah itu. Batalyon juga menyerahkan penanganan perkara sepenuhnya kepada Pengadilan Militer.
Kasus ini sudah dilaporkan ke Denpom Garut, Polisi Militer Kodam (Pomdam), hingga Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Kemenag menyatakan akan mengawal kasus ini agar terduga pelaku dijatuhi sanksi pidana dan administratif sesuai aturan.
Pihak Pondok Pesantren Nurul Bayan menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada Polisi Militer. Mereka berharap kasus ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai aturan.
Kemenag Pangandaran terus memantau pendampingan santri dan perkembangan proses hukum. Masyarakat diminta tetap tenang dan mempercayakan penanganan kasus kepada aparat yang berwenang. (*)
