KETIK, MALUKU UTARA – Arah pembangunan ekonomi Halmahera Selatan, Maluku Utara, perlu mulai bergeser dari ketergantungan pada industri ekstraktif menuju pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan.
Sektor perkebunan dan agromaritim dinilai memiliki peluang besar menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Riyanda Barmawi, dalam Dialog Publik bertema Menjejaki Dua Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto; Menakar Kebijakan Efisiensi, yang berlangsung di Andai Cafe, Kecamatan Bacan, Jumat 23 Oktober 2026.
Riyanda menilai kekayaan hayati Halmahera Selatan merupakan modal strategis untuk memperkuat perekonomian masyarakat dalam jangka panjang. Pemanfaatannya perlu diarahkan pada kegiatan produktif yang tetap menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus membuka jalan bagi transformasi secara bertahap.
"Kami mendukung agromaritim karena habitat kita adalah daerah hijau, daerah yang asri dan memiliki potensi alam luar biasa. Kita harus mulai beranjak dari sektor fosil menuju pembaruan yang lebih berkelanjutan, meskipun prosesnya membutuhkan waktu," ujarnya.
Perubahan tersebut juga menuntut penyesuaian prioritas penanaman modal.
Wilayah yang selama ini bertumpu pada aktivitas pertambangan didorong untuk memperluas basis usaha melalui pengolahan komoditas lokal, sehingga manfaat pertumbuhan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
"Kalau kita bicara keseimbangan ekonomi, pembangunan melalui agromaritim adalah langkah yang tepat. Daerah-daerah yang menjadi tujuan investasi ekstraktif seharusnya juga menargetkan proses hilirisasi di sektor perkebunan," katanya.
Namun, ada persoalan yang menurut Riyanda jauh lebih mendasar daripada sekadar mengejar angka pertumbuhan. Kemajuan tidak boleh dibayar dengan hilangnya ruang hidup generasi mendatang.
Sebab, keputusan manusia dalam mengelola kekayaan bumi selalu membawa konsekuensi, termasuk risiko yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui kekuatan finansial ataupun kesepakatan politik.
"Kita bisa bernegosiasi dengan investor, bernegosiasi dengan oligarki, tetapi kita tidak bisa bernegosiasi dengan alam. Alam bisa menghukum kita. Ini prinsip yang sangat fundamental karena di situlah kita lahir dan dibesarkan," tegasnya.
Pembahasan kemudian beralih pada pentingnya keterbukaan pemerintah terhadap beragam aspirasi publik.
Riyanda menyadari bahwa kebijakan yang ditempuh tidak selalu sejalan dengan harapan seluruh kalangan. Karena itu, perbedaan penilaian perlu dikelola sebagai bahan evaluasi agar pengambilan keputusan tetap melibatkan masyarakat.
"Saya menyadari kondisi yang ada tidak akan memuaskan semua pihak. Masukan, kritik, dan saran kita butuhkan untuk menjajaki secara kolektif agar proses demokratisasi berjalan beriringan dengan pikiran-pikiran pembangunan," ujarnya.
Menjelang akhir penyampaiannya, Riyanda menekankan pentingnya menjaga persatuan setelah persaingan elektoral berlalu. Baginya, perbedaan dukungan dalam perebutan kekuasaan tidak semestinya terus menjadi penghalang kerja sama.
Seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk mendorong kemajuan wilayah dan kesejahteraan bangsa.
"Pikiran-pikiran tidak boleh ternegasikan oleh situasi politik dan adanya gesekan. Kita harus bergotong royong, bergandengan bersama. Soal pemilu, kontestasi sudah selesai. Setelah itu kita bangun daerah, kita bangun negara. Itulah prinsip kita berdemokrasi," pungkasnya.
