KETIK, BANGKALAN – DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bangkalan mulai memperkuat konsolidasi organisasi untuk menghadapi Pemilu 2029. Selain mempertahankan kursi DPR RI yang telah diraih, PKB Bangkalan menargetkan tambahan satu kursi melalui penguatan koordinasi kader se-Madura Raya.
Ketua DPC PKB Bangkalan, H. Syafiudin Asmoro, mengatakan konsolidasi diawali dengan orientasi politik bagi calon pengurus sebelum pengukuhan kepengurusan periode 2026–2031 di Aula SMKN 2 Bangkalan, Minggu 25 Oktober 2026.
Orientasi yang diberikan perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Timur tersebut bertujuan menyamakan pemahaman pengurus mengenai ideologi, visi-misi, dan strategi politik partai.
“Harapannya, seluruh pengurus memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan organisasi,” ujarnya.
Setelah pengukuhan, PKB Bangkalan akan menggelar Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) untuk menyusun program kerja dan merumuskan strategi menghadapi Pemilu 2029. Forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat soliditas kader sekaligus memetakan potensi politik di wilayah Madura.
Syafiudin mengatakan, target utama partainya adalah mempertahankan kursi DPR RI yang sudah diraih, sekaligus mengupayakan tambahan satu kursi melalui konsolidasi bersama kader PKB se-Madura Raya.
“Kami akan melakukan konsolidasi bersama teman-teman PKB se-Madura. Harapannya, kami bisa menambah satu kursi lagi,” katanya.
Di luar agenda Pemilu 2029, PKB Bangkalan juga mulai mencermati arah politik untuk Pilkada mendatang. Salah satu pertimbangannya adalah evaluasi terhadap pembangunan dan kinerja pemerintahan Bupati Lukman Hakim dan Wakil Bupati Moch. Fauzan Ja’far.
Evaluasi tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pengurangan kemiskinan, hingga perluasan lapangan kerja. Hasilnya akan menjadi bahan bagi partai dalam menilai kebutuhan masyarakat dan menentukan sikap politik.
Syafiudin menegaskan, peluang untuk kembali mendukung petahana maupun menjalin koalisi dengan partai lain masih terbuka. Meski demikian, keputusan mengenai calon yang akan diusung tetap menjadi kewenangan DPP PKB.
“Kami akan menyampaikan kondisi Bangkalan secara objektif, termasuk capaian pemerintahan dan kebutuhan masyarakat. Namun, keputusan akhir tetap menjadi kewenangan DPP,” jelasnya.
Ia menambahkan, setiap langkah politik harus mempertimbangkan karakter sosial dan budaya Bangkalan yang lekat dengan tradisi keulamaan. PKB juga berkomitmen menjaga komunikasi dengan berbagai pihak demi memelihara stabilitas politik dan keamanan daerah.
“Yang terpenting, kepentingan publik harus menjadi prioritas, bukan kepentingan kelompok atau pribadi,” pungkasnya. (*)
.
