KETIK, CILACAP – Kabupaten Cilacap menghadapi defisit anggaran sebesar Rp480 miliar dalam APBD 2027 yang telah disepakati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Cilacap dalam rapat paripurna, Kamis, 13 Agustus 2026.
Ketua Komisi B DPRD Cilacap, Didi Yudi Cahyadi, mengatakan kondisi tersebut perlu segera diantisipasi dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai pemerintah daerah perlu melakukan sejumlah langkah, termasuk membenahi pengelolaan pajak, aset, dan perusahaan daerah.
Menurut Didi, defisit APBD tersebut berada jauh di atas batas yang ideal. Ia menyebut secara aturan, defisit semestinya berada di kisaran 3 persen atau sekitar Rp130 miliar.
Karena itu, Komisi B DPRD Cilacap mendorong Pemkab Cilacap menata potensi pendapatan daerah, salah satunya melalui optimalisasi opsen pajak kendaraan bermotor.
"Kita sudah rapat dengan Bappeda, kita sampaikan bahwa kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap itu jumlahnya hampir 1.000, ternyata yang bayar pajak di angka 500 ribuan, sehingga kita genjot untuk menaikkan angka PAD," ujar Didi, Sabtu, 15 Agustus 2026.
Pengelolaan Perusda Perlu Dibenahi
Didi juga menyoroti tata kelola perusahaan daerah yang dinilai masih memiliki ruang untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pendapatan dari dividen perusahaan daerah.
Ia mencontohkan Cilacap Segara Artha (CSA) yang menurutnya perlu didorong menjadi perusahaan yang lebih profesional dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
"Seperti CSA, nanti kita genjot supaya jadi sebuah perusahaan yang bonafit, kemudian profesional dan betul-betul menghasilkan PAD yang besar," ungkapnya.
Menurut Didi, sejumlah temuan terkait aset dan lahan yang dimiliki CSA juga perlu segera diselesaikan. Penataan aset tersebut dinilai dapat membuka potensi pendapatan baru bagi Kabupaten Cilacap.
Ia optimistis PAD Cilacap dapat meningkat signifikan pada 2027 apabila pemerintah daerah mampu menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.
"Kalau temuan-temuan ini dapat kita selesaikan dan kita pecahkan, insyaallah kisaran Rp300-400 miliar itu ada di tahun 2027," bebernya.
PDAM dan Cahaya Husada Jadi Sumber Potensi PAD
Didi selanjutnya menyebut Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai salah satu aset yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PAD.
Ia menyoroti program renovasi jaringan pipa yang dialokasikan sekitar Rp31 miliar pada tahun ini. Menurutnya, perbaikan jaringan tersebut dapat meningkatkan pelayanan sekaligus mendongkrak pendapatan PDAM.
Didi juga menyebut adanya rencana pembiayaan sekitar Rp50 miliar untuk mendukung perbaikan jaringan. Setelah persoalan infrastruktur tersebut terselesaikan, ia berharap pendapatan PDAM dapat meningkat hingga dua kali lipat.
Selain PDAM, Didi mendorong Cahaya Husada dikembangkan menjadi perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan tersebut dinilai berpotensi memenuhi kebutuhan alat kesehatan dan obat-obatan di Cilacap.
"Ada lagi Cahaya Husada nanti kita dorong supaya jadi perusahaan farmasi agar bisa pengadaan alkes dan obat-obatan," tandasnya.
Didi memperkirakan kebutuhan alat kesehatan dan obat-obatan di Cilacap mencapai lebih dari Rp250 miliar per tahun. Ia menilai potensi tersebut dapat menjadi sumber pendapatan daerah apabila Cahaya Husada mampu mengelolanya secara profesional.
"Kalau Cahaya Husada ini bisa mengelola dengan baik, insyaallah PAD yang didapatkan dari Cahaya Husada ini bisa naik drastis," ujarnya.
Dorong Pendapatan dari KIW dan Dana Pemerintah Pusat
Didi juga menyinggung potensi pendapatan dari Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) di Semarang. Ia mengatakan KIW telah bergabung dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan berpotensi memberikan kontribusi dividen kepada daerah.
Menurut dia, dividen KIW pada 2024 dan 2025 masih dalam proses penghitungan. Sementara itu, untuk 2025, nilainya disebut berada di kisaran Rp1,9 miliar. Didi memperkirakan kontribusi tersebut dapat meningkat pada 2026.
"Kita harus yakin dengan kerja keras kita nanti, di 2027 bisa menghasilkan PAD yang maksimal dan sesuai harapan. Dan kita juga mendorong eksekutif bisa meraih anggaran dari pusat melakukan pendekatan dengan DPR RI seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum agar bisa meraih anggaran-anggaran yang bersifat pendekatan dengan pusat," pungkas Didi.
Ia juga mendorong Pemkab Cilacap lebih aktif mengupayakan program bantuan pemerintah pusat, termasuk Bantuan Presiden (Banpres) dan Instruksi Presiden (Inpres).
Didi berharap berbagai program tersebut dapat masuk ke Cilacap pada 2027 dan membantu pembiayaan pembangunan daerah.
"Kalau ini bisa dilakukan semua insyaallah kekurangan atau defisit anggaran 2027 bisa tertutup," tandas Didi. (*)
