Transfer Susut, PAD Halmahera Selatan Menguat

KETIK, HALMAHERA SELATAN – Postur keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2026 mengalami pergeseran. Di tengah kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp31,5 miliar, pendapatan transfer justru terkoreksi Rp30,5 miliar. Hasil akhirnya, total pendapatan daerah hanya bertambah Rp1 miliar.

Perubahan angka tersebut disampaikan Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, dalam Rapat Paripurna DPRD Halmahera Selatan, Jumat, 7 Agustus 2026.

Target pendapatan yang sebelumnya dipatok Rp1,712 triliun kini menjadi Rp1,713 triliun. Kenaikannya terbilang tipis karena tambahan PAD hampir sepenuhnya tergerus oleh penurunan transfer.

Pada hitungan agregat, dua arus fiskal bergerak berlawanan dan nyaris saling meniadakan, sehingga perubahan bersih tercatat sangat tipis.

“Pendapatan daerah Tahun 2026 mengalami penyesuaian dari Rp1 triliun 712 miliar menjadi Rp1 triliun 713 miliar atau naik sebesar Rp1 miliar,” terang Helmi.

Di dalam struktur penerimaan, pergeserannya jauh lebih besar. PAD yang semula Rp269,156 miliar naik menjadi Rp300,656 miliar. Sebaliknya, pendapatan transfer turun dari Rp1,424 triliun menjadi Rp1,393 triliun.

Sementara itu, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak berubah dan tetap berada pada angka Rp19,069 miliar.

Di balik angka total relatif datar, struktur fiskal justru bergeser. Pemkab mulai memperbesar porsi penerimaan berbasis kapasitas lokal sebagai bantalan saat aliran transfer menyusut.

“Secara umum tidak terjadi perubahan signifikan terhadap target pendapatan Tahun 2026. Namun terjadi perubahan arah pembiayaan daerah, dimana pemerintah daerah telah berupaya mencari sumber pembiayaan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah yang selalu menunjukkan tren naik dari tahun ke tahun,” ujar Helmi.

Perubahan lebih mencolok terjadi pada sisi pengeluaran. Belanja daerah yang sebelumnya sebesar Rp1,722 triliun meningkat menjadi Rp1,741 triliun, atau bertambah Rp18,587 miliar.

Tambahan tersebut dipengaruhi sejumlah kebutuhan, mulai dari belanja pegawai, pengalihan Belanja Tidak Terduga untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahap kedua, hingga penyesuaian pembayaran tunjangan hari raya guru Tahun 2025.

Sejumlah kegiatan dari tahun sebelumnya juga kembali diakomodasi melalui pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA maupun penerimaan pada tahun berjalan.

Penyesuaian anggaran tersebar pada sejumlah organisasi perangkat daerah, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum serta perangkat daerah lainnya.

Perubahan postur belanja tersebut juga diarahkan untuk mendekatkan struktur APBD terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dua indikator yang menjadi perhatian adalah porsi anggaran infrastruktur sebesar 40 persen serta belanja pegawai maksimal 30 persen. Pemerintah mengakui komposisi tersebut belum seluruhnya dapat dicapai dalam rancangan anggaran kali ini.

Pada sisi pengeluaran, arah perombakan postur fiskal turut dibingkai oleh kewajiban rasio tertentu. Pemkab masih mengejar komposisi ideal untuk porsi sarana publik serta beban aparatur.

“Penyesuaian juga dilakukan sebagai upaya mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, meskipun sepenuhnya belum dapat dilakukan, di antaranya pemenuhan alokasi infrastruktur daerah sebesar 40 persen dan pemenuhan alokasi belanja pegawai maksimal 30 persen,” kata Helmi.

Perubahan tersebut memperlihatkan dua arah sekaligus dalam postur fiskal Halmahera Selatan 2026. Sumber penerimaan yang berasal dari kemampuan daerah menguat, sementara transfer mengalami koreksi. Pada saat bersamaan, kebutuhan pengeluaran bertambah lebih cepat sehingga belanja daerah bergerak ke level Rp1,741 triliun.