BRIN Kukuhkan Istiana Hermawati Sebagai Profesor Riset

KETIK, YOGYAKARTA – Penanggulangan kemiskinan di Indonesia memerlukan lompatan paradigma yang radikal. Ukuran kesejahteraan tidak bisa lagi sekadar ditakar dari isi dompet atau pendekatan berbasis pendapatan konvensional. Kompleksitas persoalan di lapangan menuntut adanya transformasi kebijakan publik yang menyentuh akar rumput secara multidimensional.

Gagasan strategis tersebut menjadi pokok pikiran utama yang disampaikan Dr Istiana Hermawati SPd MSos saat dikukuhkan sebagai Profesor Riset oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam sidang majelis khidmat pada Kamis, 21 Mei 2026.

Lewat orasi ilmiah bertajuk Transformasi Kebijakan Publik untuk Pengentasan Kemiskinan Multidimensi melalui Inovasi Sosial dan Pemberdayaan Komunitas, ia membedah rantai persoalan kemiskinan kontemporer yang dinilai kian kompleks.

Redefinisi Akar Kemiskinan

Merujuk pada tesis pemikir ekonomi Amartya Sen, Istiana menegaskan bahwa kemiskinan sejati adalah keterbatasan kemampuan manusia untuk mewujudkan potensi penuh mereka.

"Pandangan ini menuntun kita untuk memahami kemiskinan sebagai fenomena multidimensi. Tidak hanya soal pendapatan, tetapi juga akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, partisipasi sosial, kesetaraan gender, teknologi, dan kerentanan ekologis," papar Peneliti Ahli Utama tersebut.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 memang mencatat penurunan angka kemiskinan menjadi 8,57 persen atau sekitar 24 juta jiwa. Kendati demikian, angka tersebut menyimpan jepitan ketimpangan yang lebar di lapangan, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Realitas ini menjadi bukti sahih bahwa pengukuran kemiskinan yang hanya berbasis pendapatan belum cukup menggambarkan kerentanan sosial yang sesungguhnya.

Formulasi Enam Dimensi Inti

Formula jitu yang ditawarkan Istiana bukan sekadar pelipur lara teoretis. Melalui riset longitudinal yang ditekuni sejak masa disertasinya di Kabupaten Jayapura pada 2011, riset nasional periode 2015–2020, hingga penelitian lokal di Kabupaten Kulon Progo pada 2022–2023, ditemukan fakta kuat bahwa dimensi sosial dan psikis justru memegang pengaruh yang paling dominan terhadap kondisi kemiskinan seseorang.

Profesor Riset BRIN Istiana Hermawati saat mengabadikan momen pengukuhannya di Jakarta, Kamis 21 Mei 2026. (Foto: Agus for Ketik.com)

Atas dasar validasi empiris melalui Confirmatory Factor Analysis (CFA), ia mengusulkan model Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) versi Indonesia yang mengintegrasikan enam dimensi inti: ekonomi, partisipasi sosial, pendidikan, kesehatan, gender, dan teknologi digital. Integrasi gender dan teknologi digital menjadi kebaruan konseptual yang dihadirkan agar instrumen ini relevan dengan dinamika zaman.

"Model Indeks Kemiskinan Multidimensi versi Indonesia ini tidak hanya berakar pada teori global, tetapi juga pada bukti lokal yang kontekstual dan berkelanjutan," tegas ilmuwan yang telah mendedikasikan diri selama lebih dari dua dekade sebagai peneliti sekaligus praktisi pemberdayaan kelompok rentan tersebut.

Komunitas sebagai Subjek Aktif

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa intervensi kebijakan publik harus menempatkan inovasi sosial dan pemberdayaan komunitas sebagai pilar utama. Pola pembangunan harus bergeser dari sekadar orientasi pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan sosial yang berkeadilan, di mana masyarakat diposisikan sebagai subjek aktif, bukan objek pasif penerima bantuan.

Efektivitas pendekatan berbasis kearifan lokal dan penguatan modal sosial ini telah teruji di berbagai daerah, seperti di Jayapura, Manggarai, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman, Bantul, Jepara, Makassar, Purworejo dan beberapa daerah lain di Indonesia. Sebagai salah satu potret empiris di Yogyakarta, gerakan inovasi sosial "Dapur Bude" yang lahir di tengah badai pandemi Covid-19 ikut membuktikan bagaimana rajutan empati dan solidaritas lokal mampu menjelma menjadi kekuatan transformatif yang menjaga ketahanan sosial masyarakat pada masa krisis.

Sebagai langkah taktis, ia merekomendasikan tiga strategi utama: pemetaan kemiskinan berbasis data presisi, penguatan kelembagaan lokal dan gender, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai katalis untuk memetakan ketimpangan secara real-time demi menjamin efektivitas program yang tepat sasaran.

Amanah Moral Ilmu Pengetahuan

Di ujung orasinya, Istiana menitipkan pesan moral yang mendalam bagi dunia ilmu pengetahuan.

"Ilmu adalah amanah moral. Tugas Profesor Riset bukan menutup perdebatan, melainkan membuka cakrawala berpikir," tuturnya retoris, Sabtu, 23 Mei 2026.

Menurutnya, ilmu pengetahuan sejati tidak sekadar bertujuan memahami dunia, melainkan mengubahnya menjadi lebih adil dan manusiawi.

Sidang pengukuhan yang berlangsung khidmat tersebut dipungkasi manis dengan sebait pantun dari sang profesor: “Ilmu ditanam dengan kesabaran, tumbuh subur memberi cahaya; jika keadilan jadi pedoman, sejahtera bangsa sepanjang masa.”

Dalam momen bersejarah itu, Prof Istiana turut menyampaikan rasa hormat dan terima kasih mendalam kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Kepala BRIN Prof Dr Arif Satria SP MSi, Dr Laksana Tri Handoko (Kepala BRIN periode 2021–2025), jajaran Majelis Pengukuhan, tim penelaah naskah dari Universitas Indonesia dan BRIN, rekan sejawat di Pusat Riset Kebijakan Publik, Menteri Sosial dan jajarannya, Keluarga besar ex B2P3KS Yogyakarta, kolega, mitra dan relawan LPPM Bina Insan Mandiri (BIMa) yang telah berjejaring dalam menguatkan komunitas rentan serta seluruh keluarga tercinta yang senantiasa mengiringi langkah pengabdiannya. (*)