KETIK, BATU – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu melakukan survei lapangan di sejumlah titik yang masuk dalam proyek strategis daerah dan program prioritas pemerintah kota.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan perencanaan infrastruktur berjalan optimal serta mampu meningkatkan kenyamanan, konektivitas, dan aksesibilitas masyarakat.
Kepala DPUPR Kota Batu, Esty Dwiastuti, menyampaikan bahwa survei lapangan menjadi bagian penting dalam proses penyusunan rencana penanganan infrastruktur agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Melalui survei ini, kami ingin memastikan setiap rencana penanganan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mendukung mobilitas, serta mendorong pengembangan wilayah secara berkelanjutan,” ujarnya, Jumat, 17 April 2026.
Salah satu lokasi yang disurvei adalah kawasan Simpang Empat Panglima Sudirman–Trunojoyo–Indragiri–Hasanudin.
Di titik tersebut, pemerintah merencanakan pelebaran jalan untuk meningkatkan kapasitas ruas, sehingga berbagai jenis pengguna jalan, mulai dari kendaraan bermotor, sepeda, hingga kendaraan berat seperti truk dan bus, dapat melintas dengan lebih aman dan nyaman.
Selain itu, optimalisasi sistem drainase juga menjadi bagian dari rencana penanganan guna mengantisipasi potensi banjir dan genangan air di kawasan tersebut.
DPUPR juga meninjau rencana pembangunan jalur pedestrian di Jalan Abdul Gani. Proyek ini ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan pejalan kaki sekaligus menata kawasan agar lebih tertib dan mudah diakses.
“Pembangunan pedestrian ini juga disertai evaluasi dan perbaikan drainase, sehingga tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga mendukung fungsi kawasan secara keseluruhan,” jelasnya.
Sementara itu, pada ruas Sisir–Pandanrejo, DPUPR merencanakan peningkatan kapasitas jalan melalui pelebaran akses. Jalur ini dinilai strategis karena menjadi penghubung menuju kawasan wisata, budaya, serta sejumlah area penting lainnya di Kota Batu.
“Dengan pelebaran jalan, kendaraan besar seperti bus akan lebih mudah melintas, sehingga konektivitas wilayah semakin terbuka dan mobilitas masyarakat maupun wisatawan menjadi lebih lancar,” tambahnya.
Mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini menegaskan bahwa seluruh rencana penanganan tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan tata wilayah yang lebih tertata, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. (*)
