KETIK, YOGYAKARTA – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Dr (HC) Drs H Muhammad Jusuf Kalla, melantik Dewan Kehormatan dan jajaran Pengurus PMI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Masa Bakti 2026–2031.
Acara pelantikan berlangsung khidmat di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Jl Malioboro No 16, Kota Yogyakarta, pada Minggu, 13 September 2026.
Kegiatan pelantikan ini dihadiri unsur Forkopimda DIY, Kepala OPD DIY, bupati/wali kota se-DIY, Dewan Kehormatan, pengurus dan anggota PMI DIY masa bakti 2021–2026.
Serta Ketua PMI se-Jawa (Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY). Momentum ini menjadi langkah penting untuk memperkuat aksi kemanusiaan di wilayah Yogyakarta.
Jusuf Kalla menyematkan pin secara simbolis kepada Ketua PMI DIY terpilih GBPH H Prabukusumo saat prosesi pelantikan pengurus di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta. (Foto: Lik Is for Ketik.com)
Dalam pidato sambutannya, Jusuf Kalla mengingatkan bahwa tugas di Palang Merah adalah pengabdian mendalam kepada bangsa dan negara.
Selain itu, kegiatan ini juga bernilai ibadah yang luhur bagi setiap anggota. Jusuf Kalla juga mengingatkan bahwa posisi Indonesia di wilayah Ring of Fire menuntut penanganan bencana yang optimal, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia.
“PMI ada untuk membantu menangani persoalan bencana, baik yang disebabkan oleh manusia maupun alam. Dan palang merah merupakan tugas kemanusiaan. Dari sisi agama, ini adalah bentuk amal ibadah kita semua, tapi bagi bangsa dan negara, apa yang kita lakukan bersama ini juga menjadi pengabdian kita sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia,” ujar Jusuf Kalla.
Mantan Wakil Presiden RI ini memaparkan bahwa dampak bencana alam maupun konflik sosial hanya bisa diatasi melalui kerja sama. PMI memegang posisi strategis di tengah masyarakat. Organisasi ini bertugas mengatur bantuan dari para dermawan agar tersalurkan secara cepat dan tepat sasaran.
"Setiap penanganan dampak bencana hanya bisa diselesaikan secara bersama-sama. PMI hadir untuk mengoordinasikan partisipasi masyarakat, menyalurkan bantuan dari pihak yang mampu kepada yang membutuhkan secara terorganisir dan dengan perlengkapan yang baik," tegas Jusuf Kalla.
Jajaran Pengurus dan Dewan Kehormatan PMI DIY Masa Bakti 2026–2031 berfoto bersama Jusuf Kalla usai prosesi pelantikan di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta. (Foto: Lik Is for Ketik.com)
Jusuf Kalla juga menyoroti kondisi geografis Indonesia yang amat rentan bencana. Berbagai wilayah sering menghadapi bencana secara bersamaan, seperti banjir, gempa bumi, kekeringan ekstrem, letusan gunung api, hingga kebakaran hutan. Peristiwa tersebut melumpuhkan perekonomian daerah dan mengganggu kehidupan warga.
Oleh karena itu, ia mendorong pengurus baru PMI DIY untuk memperkuat langkah preventif. PMI aktif menyuarakan dialog damai untuk mencegah konflik sosial. Di sisi lain, PMI menggalakkan program penghijauan bersama pemerintah daerah demi mencegah banjir dan tanah longsor.
Tantangan Bencana
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda DIY, Aria Nugrahadi ST MEng, membacakan sambutan tertulis Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang menekankan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan. Ia menegaskan bahwa Yogyakarta memiliki dinamika kebencanaan yang sangat kompleks. Masyarakat dituntut untuk selalu siap menghadapi risiko erupsi gunung api, gempa bumi, banjir, hingga kedaruratan sosial dan kesehatan.
“Pengalaman telah mengajarkan bahwa dalam situasi darurat, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Pertolongan yang cepat dapat menyelamatkan kehidupan. Informasi yang akurat dapat mencegah kepanikan. Relawan yang terlatih dapat menjadi penghubung antara keterbatasan dan harapan,” kata Aria saat membacakan pesan Gubernur DIY.
Gubernur DIY berpesan agar pengurus baru terus memperkuat kesiapsiagaan berbasis masyarakat dan memperluas kapasitas relawan. PMI juga perlu mengoptimalkan sistem logistik serta memanfaatkan teknologi informasi kedaruratan. Langkah modernisasi ini penting agar pergerakan relawan di lapangan semakin cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Selain penanganan bencana, Gubernur DIY menyoroti pentingnya inovasi dalam pelayanan darah sebagai bentuk solidaritas sosial yang nyata. Penguatan jejaring donor sukarela, edukasi generasi muda, dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan harus terus ditingkatkan agar ketersediaan darah aman serta memadai.
Sementara itu, Ketua PMI DIY terpilih, GBPH H Prabukusumo SPsi, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya. Ini merupakan periode ketiga ia dipercaya memimpin PMI DIY. Ia menegaskan pentingnya kerja keras, soliditas, dan keikhlasan seluruh pengurus untuk menghadapi tantangan kemanusiaan lima tahun ke depan.
“Terima kasih kepada para mitra kerja PMI DIY yang selama ini sudah berkenan membantu kami. Kepemimpinan ini bukanlah sebuah kebanggaan pribadi, melainkan sebuah tanggung jawab yang sangat besar, dan juga pengabdian yang harus dijalankan dengan penuh kesungguhan dan penuh ketulusan,” tutur Prabukusumo.
Menurutnya sebagai wilayah yang dinamis dan memiliki potensi kebencanaan cukup tinggi, DIY menuntut PMI untuk selalu siap siaga, cepat tanggap, serta adaptif.
"Saya mengajak seluruh pengurus menjalankan roda organisasi ini dengan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi, Sinergitas, serta Penguatan Relawan," pesan Ketua PMI DIY.
Gusti Prabu menegaskan bahwa kunci keberhasilan misi kemanusiaan PMI DIY berada di tangan seluruh pihak, terutama para relawan sebagai ujung tombak. Ia mengajak seluruh pengurus baru untuk mempererat kekeluargaan, menjaga integritas, dan memperluas kolaborasi lintas sektor demi membawa PMI DIY ke arah yang lebih baik.
Struktur Pengurus Baru
Dalam struktur kepengurusan PMI DIY Masa Bakti 2026–2031, Pelindung dijabat oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
Jajaran Dewan Kehormatan dipimpin oleh Ketua KGPAA Paku Alam X yang didampingi Sekretaris H Herry Zudianto SE Akt MM. Adapun posisi Anggota Dewan Kehormatan dipercayakan kepada lima tokoh, yaitu Irjen Pol Purn Drs Yohanes Wahyu Saronto MSi, Soekeno, GPH Indrokusumo, dr Gregorius Anung Trihadi MPH, serta Suyarno SSos MA.
Adalun Ketua PMI DIY GBPH H Prabukusumo SPsi, Wakil Ketua Irjen Pol Purn Drs RM Haka Astana M Widya SH. Sekretaris Arif Noor Hartanto SIP didampingi Wakil Sekretaris Indana Laazulva SIP MKes. Sementara tata kelola keuangan di amanahkan kepada Bendahara Drs H Suhartono MM dan Wakil Bendahara Afifah SE.
Untuk mengawal efektivitas program, diperkuat jajaran pengampu bidang. Posisi Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya dijabat oleh dr Gideon Hartono dengan Wakil Ketua Bidang Tri Wahyuni STrKeb Bdn MM. Bidang Organisasi dipimpin oleh Sigit Alifianto SE MM. Sedangkan komando kesiapsiagaan diampu oleh Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Dr Ir Arif Rianto Budi Nugroho ST MSi IPM.
Selanjutnya, sektor pelayanan publik diisi oleh Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sosial dr Lipur Riyantiningtyas Budi Setyowati SpF K SH PKK, Ketua Bidang Pelayanan Unit Donor Darah UDD dr Suryanto SpPK Subsp HK K, serta Ketua Bidang Anggota dan Relawan Endang Patmintarsih SH MSi.
Komposisi ini makin solid dengan hadirnya Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Drs Edy Heri Suasana MPd, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Andhi Wisnu Wicaksono SS, Ketua Bidang Kerjasama dan Kemitraan H Eko Prayitno SE MBA. Serta Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Susantio SH MH. (*)
