KETIK, TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten Tulungagung mulai mengayunkan langkah strategis untuk merombak estetika dan fungsionalitas jantung kota.
Upaya transformasi ini diawali dengan paparan Laporan Pendahuluan Grand Desain Koridor Jalan Perkotaan Tulungagung yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bappeda, Senin 27 Aprip 2026.
Pertemuan ini bukan sekadar seremonial, melainkan peletakan batu pertama secara konseptual untuk membangun infrastruktur jalan yang harmonis, memadukan kelancaran arus lalu lintas, keindahan visual (estetika), hingga kenyamanan bagi para pejalan kaki.
Hadir langsung dalam agenda tersebut, Plt. Bupati Tulungagung, H. Ahmad Baharudin, SM., MM, didampingi Kepala Bappeda, Drs. Johanes Bagus Kuncoro, M.Si. Diskusi ini juga diperkuat oleh tim ahli dari UGM Yogyakarta yang dipimpin oleh Dr. Ir. Tri Mulyani Sunarharum, S.T., serta melibatkan perwakilan Kadin, HIPMI, penggiat lingkungan, hingga tokoh masyarakat.
Dalam arahannya, Ahmad Baharudin menyoroti dinamika perkotaan Tulungagung yang tumbuh pesat. Namun, pertumbuhan ekonomi di sepanjang koridor utama ibarat pisau bermata dua: membawa kemakmuran sekaligus tantangan ketidakteraturan.
"Wajah kota Tulungagung harus memiliki karakter yang kuat. Koridor jalan bukan sekadar hamparan aspal, melainkan urat nadi ekonomi dan ruang sosial bagi masyarakat," tegas Baharudin.
Tiga Pilar Transformasi
Guna meningkatkan daya saing daerah, Plt. Bupati menekankan tiga poin krusial yang menjadi fokus penataan yakni:
1. Sistem Perparkiran
Penataan yang lebih teratur agar tidak memakan bahu jalan.
2. Manajemen Lalu Lintas
Pengaturan arus yang lebih efisien dan minim hambatan.
3. Peremajaan Estetika Kota
Mempercantik visual kota tanpa menghilangkan identitas lokal.
Baharudin juga mewanti-wanti agar perencanaan ini bersifat terpadu dan berkelanjutan. Beliau berharap dokumen yang dihasilkan tidak hanya menjadi "macan kertas", tetapi menjadi kompas nyata bagi pembangunan fisik dan pengendali pemanfaatan ruang.
Di akhir sambutannya, ia menekankan pentingnya inklusivitas dalam membangun kota.
"Kota bukan milik pemerintah, kota adalah milik masyarakat. Kolaborasi dan sinergi sangat dibutuhkan agar hasil desain ini benar-benar mencerminkan aspirasi warga Tulungagung," pungkasnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bappeda Tulungagung, Johanes Bagus Kuncoro, menjelaskan bahwa tahap awal ini akan segera disusul dengan survei lapangan mendalam dan uji publik. Targetnya jelas: Grand Desain ini akan menjadi acuan baku bagi Dinas PUPR dalam eksekusi pembangunan fisik pada tahun anggaran mendatang.
Acara yang berlangsung hingga siang hari ini ditutup dengan diskusi dinamis, di mana berbagai pihak memberikan masukan segar demi mewujudkan visi Tulungagung yang lebih modern, tertata, namun tetap berjiwa. (*)
