KETIK, SURABAYA – Pengamat sosial Jawa Timur sekaligus akademisi Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim As, mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerjemahkan visi Gerbang Baru Nusantara (GBN) menjadi program yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Surokim, visi pembangunan yang diusung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak itu tidak boleh berhenti sebagai slogan. Seluruh perangkat daerah perlu menjadikannya landasan untuk meningkatkan kinerja birokrasi, memperkuat daya saing daerah, dan mendorong transformasi pembangunan hingga tingkat global.
Pandangan tersebut disampaikan Surokim dalam sarasehan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di KRI Makassar, Selasa, 13 Oktober 2026. Ia menilai periode kedua kepemimpinan Khofifah-Emil menjadi kesempatan untuk memperkuat implementasi GBN agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.
“Gerbang Baru Nusantara harus benar-benar menjadi tantangan sekaligus energi bagi seluruh OPD untuk naik level. Bukan sekadar menjadi visi tertulis atau jargon, melainkan sumber inspirasi bagi setiap langkah dan kebijakan pembangunan di Jawa Timur,” ujarnya, dalam pernyataan tertulis, Rabu, 14 Oktober 2026.
Surokim menekankan bahwa keberhasilan GBN bergantung pada kemampuan setiap OPD menerjemahkan visi tersebut menjadi sasaran yang konkret, terukur, dan berorientasi pada hasil. Setiap perangkat daerah perlu membangun keunggulan sesuai bidangnya agar mampu menjadi rujukan di tingkat nasional sekaligus meningkatkan daya saing Jawa Timur di tingkat internasional.
Ia mengingatkan bahwa evaluasi kinerja birokrasi tidak cukup hanya mengandalkan capaian keluaran (output) dan tingkat penyerapan program. Pemerintah daerah juga perlu mengukur perubahan yang dihasilkan setiap kebijakan, termasuk manfaat langsung yang dirasakan masyarakat dan kontribusinya terhadap pembangunan jangka panjang.
“Yang harus didorong sekarang adalah bagaimana setiap OPD mampu menghasilkan dampak nyata. Jangan hanya berorientasi pada penyelesaian program rutin, tetapi bagaimana program tersebut memberikan nilai tambah, menciptakan perubahan, dan memperkuat posisi Jawa Timur sebagai gerbang baru pembangunan nasional,” jelasnya.
Trans Jatim Jadi Contoh Layanan Publik
Surokim mencontohkan layanan transportasi publik Trans Jatim sebagai salah satu inisiatif pemerintah yang semakin dikenal masyarakat. Menurutnya, pengembangan layanan seperti ini dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendukung konektivitas dan pemerataan pembangunan antardaerah.
Ia berharap program transportasi publik tidak hanya berjalan sebagai layanan sektoral, tetapi juga terintegrasi dengan agenda pembangunan wilayah. Keterhubungan antardaerah yang semakin baik diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik dan berbagai peluang ekonomi.
Untuk memperkuat implementasi GBN, Surokim mengajukan tiga prinsip yang perlu menjadi pijakan seluruh OPD, yakni akses, koneksi, dan partisipasi.
Akses berarti memperluas jangkauan masyarakat terhadap pelayanan dan peluang pembangunan. Koneksi menekankan pentingnya keterhubungan antardaerah, antarsektor, serta antara pemerintah dan para pemangku kepentingan. Sementara itu, partisipasi mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan agar kebijakan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan warga.
“Basisnya adalah akses, koneksi, dan partisipasi. Tiga prinsip ini harus menjadi energi bagi OPD untuk terus membuka akses, memperkuat konektivitas, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat. Dengan begitu, program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan dan memberikan dampak yang lebih besar,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Surokim berharap Gerbang Baru Nusantara berkembang dari gagasan strategis menjadi arah pembangunan yang mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah, memperluas pemerataan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
Ia menilai tujuan tersebut sulit tercapai apabila setiap OPD masih menjalankan program secara sektoral tanpa koordinasi dan hasil yang signifikan. Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus mengevaluasi kontribusi setiap program terhadap target pembangunan provinsi.
Menurutnya, Jawa Timur yang telah memasuki usia ke-81 membutuhkan birokrasi yang adaptif terhadap tantangan pembangunan. Penguatan koordinasi, inovasi pelayanan, dan orientasi pada hasil menjadi bagian penting agar visi GBN dapat diterjemahkan menjadi perubahan yang terukur.
“Pada usia Jawa Timur yang ke-81 ini, seluruh OPD perlu terus dilecut untuk meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan perannya. Kalau masih bekerja secara sektoral dan belum menghasilkan dampak signifikan, tentu perlu ada penguatan dan evaluasi yang lebih intensif,” tegasnya.
Surokim menambahkan, GBN perlu menjadi semangat bersama bagi seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi, memperluas kolaborasi, dan menyusun program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan Gerbang Baru Nusantara tidak hanya bergantung pada visi kepemimpinan, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaan di setiap lini pemerintahan. Dengan memperluas akses, memperkuat konektivitas, dan meningkatkan partisipasi masyarakat, Jawa Timur diharapkan mampu memperkokoh posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing nasional, dan memperluas kontribusi di tingkat global. (*)
