Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama sebentar lagi digelar. Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, dipilih menjadi tempat berlangsungnya agenda besar organisasi yang memiliki sejarah panjang tersebut.
Tambakberas bukan sekadar tempat penyelenggaraan sebuah muktamar. Pesantren ini menyimpan jejak sejarah perjuangan Nahdlatul Ulama, terutama melalui sosok KH Abdul Wahab Hasbullah, salah seorang muassis Jam’iyah Nahdlatul Ulama yang dikenal visioner dan kaya gagasan.
Karena itu, harapan besar tentu tertuju pada Muktamar ke-35 agar seluruh rangkaian acaranya berlangsung lancar, tertib, bermartabat, serta menghasilkan keputusan-keputusan yang memberikan manfaat bagi umat dan membawa Jam’iyah NU semakin kuat ke depan.
Di tengah persiapan agenda besar tersebut, sosok Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendapat amanah sebagai Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar ke-35.
Gus Ipul dikenal sebagai pribadi yang relatif low profile. Namun, di balik sikapnya yang sederhana, terdapat pengalaman dan gagasan yang telah teruji dalam mengelola berbagai agenda besar di lingkungan Nahdlatul Ulama.
Sebelumnya, ia juga terlibat dalam pelaksanaan Munas-Konbes NU yang digelar di Pondok Pesantren Ploso, Kediri, hingga rangkaian penutupannya di Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan.
Melihat kesungguhan dan antusiasmenya dalam mempersiapkan Muktamar ke-35, sudah semestinya ikhtiar tersebut mendapatkan apresiasi dan dukungan. Sebab, keberhasilan Muktamar bukan semata-mata keberhasilan panitia, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab bersama warga Nahdliyin.
Namun, di tengah kesibukan Gus Ipul mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk mempersiapkan Muktamar, muncul berbagai tulisan dan tudingan yang menyeret namanya dalam dinamika internal NU.
Sejumlah tulisan bahkan mengaitkan Gus Ipul dengan berbagai persoalan yang berkembang dalam setahun terakhir, meski tudingan tersebut, sebagaimana ditulis dalam opini ini, tidak disertai bukti konkret.
Ada tulisan dengan judul yang menyebut, “Gus Yahya Menjadi ‘Samsak di Tengah Macetnya Meja Sekjen’”, kemudian muncul pula tulisan berjudul “Gus Ipul si Biang Kerok.”
Judul-judul semacam itu tentu patut dipertanyakan. Kritik terhadap tokoh NU adalah hal yang wajar. Perbedaan pandangan juga merupakan bagian dari dinamika organisasi. Namun, kritik semestinya tetap berada dalam koridor etika, argumentasi, dan tanggung jawab intelektual.
Jangan sampai kritik berubah menjadi pelabelan, tuduhan, atau narasi provokatif yang justru memperlebar jarak antarsesama warga Nahdliyin.
Sebab, dampaknya tidak hanya berhenti pada pribadi yang menjadi sasaran. Narasi yang tidak terukur berpotensi merembet ke keluarga, simpatisan, bahkan akar rumput Nahdlatul Ulama. Pada titik tertentu, hal tersebut dapat memunculkan gesekan yang sebenarnya tidak perlu terjadi.
Yang menarik, berbagai tudingan tersebut tidak tampak menyurutkan langkah Gus Ipul dalam menjalankan amanahnya sebagai Ketua OC Muktamar ke-35.
Ia tetap fokus pada tugas. Tetap bekerja. Tetap mempersiapkan agenda besar tersebut.
Sikap itu menunjukkan bahwa kritik dan serangan personal tidak seharusnya menjadi alasan untuk berhenti mengabdi.
Gus Ipul, sebagaimana digambarkan dalam tulisan ini, bukanlah sosok yang anti kritik. Kritik yang konstruktif justru terbuka untuk disampaikan. Bahkan, kritik yang memiliki dasar dan bertujuan memperbaiki organisasi semestinya menjadi bahan evaluasi bersama.
Ada satu pernyataan Gus Ipul yang menurut penulis cukup menggambarkan sikapnya ketika membicarakan berbagai dinamika yang berkembang.
“Saya ini sudah jadi menteri. Tidak butuh jabatan apa pun kecuali mengabdi kepada Jam’iyah Nahdlatul Ulama. Jika kemudian ada yang memfitnah begini dan begitu, terserah. Yang penting saya fokus di pengabdian.”
Pernyataan tersebut, setidaknya dalam konteks tulisan ini, menunjukkan bahwa jabatan bukan lagi sesuatu yang menjadi orientasi utama. Yang ingin dikejar adalah pengabdian kepada Jam’iyah.
Karena itu, di tengah derasnya informasi di media sosial, warga Nahdliyin perlu lebih bijak dalam menyikapi setiap kabar.
Tidak semua informasi yang viral adalah kebenaran. Tidak semua tulisan yang dibagikan berulang kali otomatis menjadi fakta. Apalagi jika menyangkut persoalan internal organisasi dan para kiai.
Husnuzan harus tetap dijaga. Perbedaan pandangan di antara para ulama tidak semestinya membuat warga di akar rumput ikut terpecah dan saling menghakimi.
Para kiai memiliki ruang untuk berbeda pandangan, berdiskusi, bahkan berijtihad dalam mencari jalan terbaik bagi umat. Tugas warga Nahdliyin adalah menjaga marwah Jam’iyah dan memastikan perbedaan tidak berubah menjadi permusuhan.
Muktamar ke-35 harus menjadi momentum konsolidasi, bukan arena untuk memperbesar konflik.
Karena itu, mari kita berharap seluruh rangkaian Muktamar ke-35 dapat berlangsung sukses, tertib, sejuk, dan bermartabat.
Semoga perbedaan menjadi kekuatan, kritik menjadi bahan perbaikan, dan seluruh dinamika yang berkembang pada akhirnya bermuara pada kemaslahatan Jam’iyah Nahdlatul Ulama dan umat.(*)
*) Abdus Salam adalah Kabuleh (Bahasa Madura dari Pengabdi, red) Nahdlatul Ulama.
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email [email protected]
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.(*)
