KETIK, JAKARTA – Di media sosial, Presiden Prabowo Subianto kerap dilekatkan dengan citra sawit. Hal ini dipicu pernyataannya beberapa waktu lalu yang menyebut, kelapa sawit sama dengan pohon. Prabowo juga menyebut, tidak perlu takut dengan penggundulan hutan (deforestasi) untuk ditanami pohon sawit.
Menurut Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Prof. Bambang Hero Saharjo, penyamaan sawit dengan pohon kehutanan dapat menimbulkan persoalan serius bagi perlindungan hutan dan tata kelola lingkungan hidup.
Bambang menegaskan, kelapa sawit hingga kini masih tergolong tanaman palma dalam sektor pertanian. Menurut dia, belum ada regulasi yang menetapkan sawit sebagai tanaman kehutanan.
“Sampai dengan saat ini sawit tetap masih sebagai palma sebagai tanaman pertanian, dan belum ada satu regulasi pun yang telah mengubahnya menjadi tanaman kehutanan. Jadi, saya tetap pada pendirian saya bahwa sawit itu tidak masuk sebagai anggota pohon,” tegas dia.
Ia menjelaskan, kebun sawit dan hutan memiliki perbedaan mendasar, mulai dari tujuan pengelolaan, karakter biologis tanaman, hingga fungsi ekologis. Kebun sawit dikembangkan untuk menghasilkan komoditas melalui kegiatan panen secara rutin dan intensif. Sebaliknya, pengelolaan hutan berorientasi pada keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang.
Perbedaan juga terlihat dari struktur biologisnya. Kelapa sawit termasuk tanaman monokotil yang tidak memiliki kambium sehingga diameter batangnya tidak bertambah. Tanaman ini juga tidak bercabang, memiliki akar serabut, dan membentuk kanopi yang relatif homogen.
Sementara itu, pohon kehutanan umumnya memiliki kambium, cabang, dan akar tunggang. Jenis pohon tersebut juga membentuk struktur tajuk berlapis dengan komposisi yang lebih beragam.
Karakteristik tersebut memengaruhi kemampuan ekologis masing-masing ekosistem. Bambang menjelaskan, kebun sawit memiliki kemampuan menyerap karbon, melindungi tanah, mengendalikan banjir, dan mendukung keanekaragaman hayati yang jauh lebih rendah dibandingkan hutan alam.
Atas dasar perbedaan tersebut, ia menilai penyamaan kelapa sawit dengan pohon kehutanan merupakan kekeliruan dalam mengategorikan tanaman dan ekosistem.
Bambang juga mengingatkan bahwa perubahan pemaknaan sawit berpotensi mengaburkan pengertian deforestasi. Dalam regulasi Indonesia, pemerintah pusat mengatur perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan melalui mekanisme Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (PPFKH).
Sementara itu, tindakan yang melanggar ketentuan dan menyebabkan kerusakan hutan dapat masuk dalam kategori perusakan hutan atau pembalakan liar yang memiliki konsekuensi pidana.
Menurut Bambang, persoalan muncul ketika kebun sawit diperlakukan seolah-olah setara dengan hutan. Penyamaan tersebut bahkan dapat mendorong anggapan bahwa pembukaan kebun sawit merupakan bagian dari kegiatan penghijauan.
“Akibatnya, terjadi pembenaran perubahan fungsi kawasan hutan, distorsi penilaian lingkungan dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta risiko deforestasi terselubung,” jelasnya.
Ia memperingatkan, dampak ekologis dari kekeliruan tersebut dapat muncul dalam jangka panjang. Kerusakan fungsi hidrologi berpotensi meningkatkan risiko banjir dan kekeringan. Selain itu, perubahan ekosistem juga dapat mempercepat penurunan permukaan gambut atau subsiden serta menghilangkan keanekaragaman hayati secara bertahap.
Dari perspektif etika lingkungan, Bambang menilai perubahan definisi sawit menjadi pohon sebagai bentuk manipulasi konsep dan greenwashing atau pencitraan ramah lingkungan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia berpandangan, menyamakan perkebunan sawit dengan hutan mengabaikan kejujuran ilmiah dan prinsip kehati-hatian. Menurut dia, pendekatan tersebut juga berisiko mengorbankan kepentingan ekologis serta hak generasi mendatang demi mengejar keuntungan ekonomi dalam jangka pendek. (*)
