KETIK, SURABAYA – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Suroboyo Bergerak menggelar aksi demonstrasi damai di Taman Apsari, depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada Minggu, 8 November 2026.
Koordinator Umum Aliansi Suroboyo Bergerak (ASAB), Kardono S. Rakhmadi menjelaskan, aksi ini dilakukan tumbuh dari keresahan bersama, karena ketidakberdayaan pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta penanganan bencana alam.
Mereka menggelar aksi damai dengan sejumlah pertunjukan seni, mimbar bebas dan instalasi seni dimana warga dapat menumpahkan aspirasinya secara damai di atas sehelai kain putih panjang sebagai simbol harapan bersama untuk perubahan yang lebih baik.
ASAB membawa lima tuntutan, dimana menurut Karsono merupakan cerminan dari aspirasi luas warga Surabaya atas berbagai persoalan mendasar yang dihadapi bangsa.
Prabowo -- Gibran Mundur
ASAB menilai pemerintahan saat ini dinilai tidak kompeten dalam mengelola negara secara menyeluruh. Kerusakan hutan yang terus berulang, pasar modal (IHSG) tidak stabil, penanganan bencana lambat, kasus keracunan pangan program MBG.
Selain itu praktik rangkap jabatan, kabinet gemuk serta lemahnya transparansi keuangan negara menjadi fokus ASAB pada aksi damai tersebut.
Terapkan Karhutla Bencana Nasional
Kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan krisis kemanusiaan nasional yang berulang setiap tahun dengan dampak yang semakin meluas.
Kabut asap melintasi batas provinsi, bahkan hingga ke negara tetangga. Kesehatan jutaan orang terancam, ekologi hutan rusak parah, dan kerugian ekonomi mencapai triliunan rupiah. Penanganan yang baru dilakukan saat api sudah besar tidak lagi cukup.
ASAB juga menuntut penanganan yang adil dan layak bagi seluruh korban bencana alam, mulai banjir di Sumatra, gempa di NTT, hingga bencana di daerah-daerah lainnya ibsleuruu Indonesia. "Negara harus hadir dan melindungi warga," kata Kardono.
Hentikan Program Boros yang Anti-Rakyat dan Anti-Demokrasi
Tuntutan selanjutnya dari ASAB, menghentikan program bansos yang anti-rakyat dan anti-demokrasi. Kardono memberikan contoh, program seperti MBG, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes), Program Strategis Nasional (PSN) dan Batalyon Teritorial Pembantu menyerap anggaran hampir Rp1.000 triliun.
"Anggaran negara adalah uang rakyat, harus dikelola dengan jujur, transparan, dan tepat sasaran — bukan dihamburkan untuk program yang tidak jelas manfaatnya."
Perbaiki Tata Kelola di Segala Bidang
Tekanan ekonomi masyarakat semakin berat. Harga kebutuhan pokok terus naik, namun tidak diiringi kenaikan upah yang layak. Praktik KKN masih merajalela di berbagai instansi.
"Kami menuntut perbaikan tata kelola secara menyeluruh — dari transparansi anggaran hingga penindakan korupsi agar setiap kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat," tegas Kardono.
Hentikan Represi & Dwi Fungsi Militer di Ranah Sipil
Pengembangan peran TNI, khususnya TNI Angkatan Darat tidak berorientasi pada peningkatan pertahanan negara, melainkan semakin memperluas pengaruhnya ke ruang kehidupan sipil, terutama di kawasan 3T.
"Kami menuntut dikembalikannya tentara ke barak sesuai fungsi konstitusionalnya sebagai kekuatan pertahanan, serta dihentikannya segala bentuk represi terhadap warga yang menyampaikan aspirasi secara damai. Kebebasan berekspresi adalah hak konstitusional setiap warga negara yang tidak boleh dibungkam," urai Kardono.
Sementara itu, aksi ASAB ini dilakukan secara organik. Setidaknya ratusan orang dari berbagai kalangan hadir mengikuti aksi damai tersebut. (*)
