KETIK, SURABAYA – Pendaftaran Petugas Haji Daerah (PHD) Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi resmi dibuka secara serentak di seluruh Indonesia pada 5–10 November 2026. Menanggapi pelaksanaan seleksi tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh tahapan berjalan secara objektif, transparan dan akuntabel.
Khofifah menegaskan bahwa seleksi PHD menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas pelayanan jemaah haji di Tanah Suci. Karena itu, ia meminta para calon peserta untuk memahami dan memedomani seluruh persyaratan, alur serta tahapan seleksi yang telah ditetapkan.
"Tahapan, persyaratan, alur dan ketentuan harus benar-benar dipedomani oleh para calon peserta Seleksi PHD," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Senin, 9 November 2026.
Menurutnya, keberadaan Petugas Haji Daerah bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan personel pendamping melainkan menjadi bagian penting dalam memastikan jemaah memperoleh pembinaan, pelayanan dan pelindungan selama menjalankan ibadah haji.
Oleh sebab itu, petugas haji harus memiliki kesiapan fisik dan mental, kemampuan komunikasi, kompetensi serta komitmen pengabdian yang kuat. Terlebih, pelayanan juga harus memperhatikan kebutuhan jemaah lanjut usia (lansia) dan jemaah dengan risiko kesehatan tinggi.
"Petugas Haji Daerah harus benar-benar memiliki kapasitas dan komitmen untuk melayani. Yang kita utamakan adalah bagaimana jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, sehat dan memperoleh pendampingan yang optimal," pesannya.
Untuk Jawa Timur, alokasi PHD Tahun 1448 H/2027 M mencapai 121 orang terdiri atas 91 petugas pelayanan umum dan 30 petugas pelayanan kesehatan.
Jumlah tersebut mencakup alokasi untuk 38 kabupaten/kota sebanyak 108 orang serta alokasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 13 orang untuk kedua bidang pelayanan. Pembiayaan 13 petugas yang dialokasikan untuk pemerintah provinsi tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur.
Alokasi petugas tersebut disiapkan untuk melayani estimasi 42.051 jemaah haji asal Jawa Timur yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) dari seluruh kabupaten/kota.
Khofifah menyampaikan bahwa PHD merupakan garda terdepan dalam pelayanan jemaah haji asal Jawa Timur. Karena itu, proses seleksi harus dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel dan nondiskriminatif sesuai Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026.
"Petugas Haji Daerah bukan sekadar pendamping perjalanan. Mereka adalah pelayan tamu-tamu Allah. Kita butuh petugas yang berintegritas, kompeten, sehat jasmani dan rohani serta memiliki keikhlasan melayani. Seleksi ini adalah ikhtiar kita untuk memastikan jemaah haji Jawa Timur mendapatkan pelayanan terbaik dari tanah air hingga Tanah Suci," ujar Khofifah.
Seleksi PHD tahun ini mencakup dua bidang layanan yakni pelayanan umum dan pelayanan kesehatan. Bidang pelayanan umum berfokus pada pendampingan serta dukungan pelayanan jemaah selama penyelenggaraan ibadah haji. Oleh karena itu, calon petugas di bidang ini perlu memiliki kemampuan manajerial, komunikasi dan pelayanan yang baik.
Sementara itu, bidang pelayanan kesehatan diperuntukkan bagi dokter atau tenaga keperawatan yang memenuhi persyaratan profesi. Seluruh calon peserta juga harus memenuhi persyaratan dasar antara lain berkewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas serta komitmen pelayanan, melengkapi dokumen administrasi, mempunyai kemampuan digital dan memenuhi ketentuan pembatasan yang telah ditetapkan.
"Persyaratan dasar ini harus dipenuhi. Ini menjadi persyaratan awal yang harus dipedomani setiap peserta yang ingin mengikuti seleksi PHD untuk tahun 2027 Masehi atau 1448 Hijriah," tegasnya.
Khofifah juga mengajak seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Timur untuk mendukung kelancaran seleksi calon PHD dengan segera berkoordinasi bersama Kantor Kementerian Haji dan Umrah di kabupaten/kota masing-masing.
Arahan tersebut sejalan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tertanggal 4 November 2026 yang menindaklanjuti pemberitahuan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur mengenai pelaksanaan seleksi calon PHD.
"Saya minta Bupati dan Wali Kota aktif mengawal proses ini di daerah masing-masing. Pastikan informasi seleksi sampai ke masyarakat secara terbuka dan pastikan yang lolos adalah yang benar-benar terbaik, memenuhi syarat, objektif dan transparan," tegasnya.
Berdasarkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026, kepala daerah berwenang memberikan rekomendasi kepada calon PHD yang diusulkan pemerintah daerah sekaligus menyatakan kesanggupan penyediaan anggaran melalui APBD untuk pembiayaan petugas.
Kesanggupan tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Usulan sebagaimana tercantum dalam formulir 10 pada lampiran keputusan tersebut. Surat ini memuat pernyataan bahwa calon PHD diusulkan secara resmi oleh pemerintah daerah serta telah memenuhi persyaratan administrasi, kompetensi, dan kesehatan.
Seluruh biaya pengusulan dan pemberangkatan calon PHD termasuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dibebankan kepada APBD provinsi atau kabupaten/kota masing-masing sesuai ketentuan. Dengan demikian, biaya tersebut tidak dibebankan kepada individu yang diusulkan.
Adapun tahapan seleksi PHD Tahun 1448 H/2027 M di Jawa Timur diawali dengan pendaftaran pada 5–10 November 2026. Penyampaian rekomendasi calon PHD dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota paling lambat dilakukan pada 10 November 2026 pukul 24.00 WIB.
Selanjutnya, pada 11–13 November 2026, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat akan melakukan verifikasi terhadap usulan calon PHD dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Hasil verifikasi kemudian disampaikan kepada Kementerian Haji dan Umrah untuk mengikuti tes Computer Assisted Test (CAT), disertai rekomendasi dari pimpinan daerah tingkat provinsi yakni gubernur, wakil gubernur atau sekretaris daerah.
Tes CAT dijadwalkan berlangsung pada 14 November 2026, sedangkan pengumuman hasil seleksi akan dilaksanakan pada 16 November 2026.
Selain persyaratan dasar, calon peserta juga wajib melengkapi sejumlah dokumen administrasi meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijazah terakhir, rekomendasi bupati/wali kota bagi calon PHD kabupaten/kota serta rekomendasi gubernur bagi calon PHD provinsi.
Peserta juga harus menyertakan surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi peserta non-ASN (Aparatur Sipil Negara).
Adapun persyaratan usia untuk bidang pelayanan umum adalah minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun saat mendaftar. Sementara itu, calon petugas pelayanan kesehatan harus berusia minimal 27 tahun dan maksimal 55 tahun. Khusus pelayanan umum pendidikan minimal yang dipersyaratkan adalah S1 atau sederajat.
Besarnya jumlah jemaah haji asal Jawa Timur menjadi perhatian Khofifah dalam memastikan kesiapan petugas. Ia berharap proses seleksi mampu menghasilkan petugas yang benar-benar siap memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah.
“Tanggung jawab kita besar harus dapat melayani para tamu Allah dengan baik. Mari kita siapkan petugas terbaik yang bukan hanya cerdas secara administrasi tetapi juga kuat secara mental, memiliki empati dan siap melayani jemaah lansia maupun jemaah dengan kebutuhan khusus,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur akan terlibat aktif dalam penyelenggaraan seleksi PHD bersama Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur.
Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur melalui nomor 081933027948 dan 08179673643. (*)
