KETIK, SURABAYA – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi memberikan dukungannya terhadap Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) dalam menuntaskan dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS).
Ia menegaskan setiap persoalan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya maupun badan usaha milik daerah (BUMD) harus dibuka secara transparan.
"Seperti yang ada di KBS bahwa ada Rp8 miliar ketika di dalam kas laporan tapi tidak ada uangnya mulai zaman Bu Risma sampai dengan (tahun) ini. Kami buka semuanya sehingga tidak ada salah prasangka, prosesnya ada di mana dan ternyata informasinya sampai dengan Rp10 miliar," kata Eri Cahyadi dikutip dari keterangan tertulis.
Eri berharap Kejati Jatim dapat menuntaskan penyidikan hingga perkara menjadi terang. Menurutnya penyelesaian kasus itu penting untuk memperkuat tata kelola KBS.
"Jadi hewannya sehat, pakannya juga terpenuhi, kesejahteraan pegawai di KBS juga terpenuhi. Itu yang saya minta untuk terus dilakukan proses pemeriksaan, agar ini bisa menjadi terang benderang," jelasnya.
Eri menambahkan, sesuai ketentuan laporan keuangan KBS disampaikan kepada wali kota secara global dan wajib diaudit oleh auditor independen.
Hasil dari audit tersebut ditemukan ketidakwajaran yang kemudian menjadi bagian dari proses penyidikan Kejati Jatim.
"Dari audit itulah ditemukan ada uang sekitar Rp8 miliar yang tidak wajar, sehingga itulah yang ada di dalam pemeriksaan Kejati (Jawa Timur)," katanya.
Lebih lanjut, audit KBS sebenarnya dilakukan setiap tahun. Namun, sejak ditemukan kejanggalan, ia lantas melibatkan auditor independen dari daftar rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjaga objektivitas hasil pemeriksaan.
"Karena saya lihat ketika baca audit itu kok ada yang (janggal) ini ya. Makanya selanjutnya saya minta untuk diaudit, tetapi dari audit tim independen yang di bawahnya BPK," ungkapnya.
Ke depan, Wali Kota Eri memastikan bahwa Pemkot Surabaya akan terus memperkuat pengawasan terhadap KBS melalui audit rutin dengan auditor independen yang berbeda setiap tahunnya.
"Makanya saya minta diaudit untuk tim independen yang di bawahnya rekomendasi BPK, ketemulah hasil ini. Sehingga ini proses berjalan dan semoga bisa jadi titik terang benderang," terangnya.
Ia kembali menegaskan seluruh anggaran harus digunakan sesuai peruntukan, terutama untuk kesejahteraan pegawai dan kebutuhan pakan satwa KBS.
"Anggaran yang ada itu satu digunakan untuk pegawai. Yang kedua untuk pakan (satwa). Yang utama kan itu. Tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, tapi di SPJ-kan untuk pakan dan lain-lain," pungkasnya. (*)
