.png){kind=logo}
KETIK, BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar kegiatan pembinaan bagi mahasiswa penerima beasiswa tahun 2026 di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis, 9 Juli 2026.
Pembinaan ini bagian dari upaya memperkuat komitmen penerima beasiswa sekaligus memberikan pemahaman mengenai mekanisme penyaluran dan pengelolaan program beasiswa daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Anwar Mukhtadlo mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro saat ini memiliki empat kategori program beasiswa, termasuk beasiswa lanjutan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan.
Ia menyampaikan bahwa pencairan beasiswa tahap 1B telah dilakukan kepada 2.670 penerima. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu pembayaran maupun penggantian Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2025.
Anwar menjelaskan bahwa proses penyaluran beasiswa menyesuaikan perbedaan antara tahun ajaran perguruan tinggi dengan tahun anggaran pemerintah. Oleh karena itu, mekanisme pencairan dilakukan sesuai regulasi.
"Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh saran dan masukan dari masyarakat. Hal tersebut menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperbaiki pelayanan," katanya.
"Pemerintah tidak bermaksud menghambat proses pencairan, tetapi berhati-hati agar beasiswa benar-benar tepat sasaran. Kami juga tegaskan bahwa seluruh proses ini tidak dipungut biaya sepeser pun," tegas Anwar.
Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro Hj Nurul Azizah menyampaikan bahwa program beasiswa merupakan salah satu bentuk investasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Menurutnya, pemerintah tidak hanya mengatur pembangunan fisik, tetapi juga mengelola anggaran untuk memastikan masyarakat memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.
"Program beasiswa ini merupakan salah satu ikhtiar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan kualitas SDM. Meskipun kemampuan APBD mengalami penurunan, peningkatan kualitas manusia tetap menjadi prioritas," ujarnya.
Wabup menjelaskan, penyaluran beasiswa tahun 2026 memerlukan waktu lebih panjang karena adanya penyesuaian regulasi setelah terbitnya Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2025.
Perubahan persyaratan serta mekanisme seleksi dan verifikasi dilakukan agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Prosesnya memang membutuhkan waktu karena seluruh data harus diverifikasi secara cermat. Kami ingin memastikan beasiswa diterima oleh yang benar-benar berhak dan tidak ada kesalahan dalam penyalurannya," jelasnya.
Ia menambahkan, pencairan beasiswa dilakukan sesuai regulasi yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga memastikan bahwa seluruh proses berlangsung secara transparan tanpa adanya pungutan dalam bentuk apa pun.
Pada kesempatan tersebut, Wabup juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bojonegoro saat ini mencapai 73,74, sementara rata-rata lama sekolah masih berada di angka 7,8 tahun atau setara lulusan SMP.
Karena itu, pemerintah menargetkan semakin banyak masyarakat yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA bahkan melanjutkan ke pendidikan tinggi, minimal Diploma I.
Selain sektor pendidikan, Pemkab Bojonegoro juga tetap memprioritaskan pembangunan di bidang infrastruktur melalui berbagai skema pendanaan, peningkatan layanan kesehatan melalui program berobat gratis, serta penguatan sektor pertanian melalui dukungan penyediaan air, bibit, pupuk, hingga perhatian terhadap harga hasil panen.
"Kesuksesan tidak datang begitu saja, tetapi melalui proses. Kunci sukses adalah selalu bersyukur dan berterima kasih atas setiap kesempatan yang diberikan," tegasnya.(*)
