KETIK, SLEMAN – Di tengah ambisi memoles citra pariwisata daerah. Dinas Pariwisata Sleman justru diterpa sorotan tajam terkait tata kelola internal dan pemeliharaan fasilitas dasar.
Alokasi anggaran puluhan juta rupiah tampak tak sebanding dengan penyelesaian masalah sederhana. Mulai dari toilet kantor dinas yang mampet berlarut-larut hingga kejelasan efektivitas belanja promosi daerah.
Kondisi fasilitas di lingkungan kantor dinas ini menjadi cerminan lambannya penanganan teknis. Dari total anggaran pemeliharaan gedung senilai Rp64 juta tahun ini, serapan anggaran telah menguras Rp40 juta hingga Agustus 2026.
Anggaran tersebut diklaim telah dipakai untuk pembuatan akses disabilitas dan penyedotan toilet pos satpam pada Semester I, tepatnya 26 Mei 2026.
Namun, hanya berselang beberapa bulan, fasilitas tersebut kembali rusak pada minggu kedua September 2026. Alih-alih responsif, pernyataan dinas terkesan defensif saat menyikapi kerusakan berulang ini.
"Toilet pos satpam sepenuhnya berfungsi dengan baik pada kurun waktu sebelum dilakukannya pemeliharaan Januari sampai Mei, serta setelah dilakukan pemeliharaan sampai Agustus 2026. Sementara ini, toilet masih dapat digunakan untuk BAK, hanya untuk BAB yang terkendala," ujar Kepala Dinas Pariwisata Sleman, Edi Winarya, Kamis 10 September 2026.
Lambannya penanganan ini berimbas pada ketiadaan kepastian biaya dan tenggat waktu penyelesaian. Padahal pos satpam dan toilet tersebut dibangun sejak 2019 dan semestinya telah melewati proses evaluasi sebelum serah terima.
Ketidakjelasan pemicu utama kerusakan tercermin dari alibi dinas yang menyebut dugaan saluran berbelok masih sebatas prediksi awal.
"Terkait konstruksi saluran limbah dari toilet pos satpam yang berbelok-belok merupakan prediksi dan masih memerlukan pembongkaran untuk memastikan permasalahan utamanya," klaim Edi.
Dirinya berdalih bahwa perencanaan perbaikan harus dilakukan ekstra hati-hati mengingat lokasi septic tank berdekatan dengan jalur masuk kendaraan yang berpotensi menyebarkan bau tak sedap bagi pengunjung.
Sebelum menyentuh sisa anggaran pemeliharaan gedung sebesar Rp24 juta pada Semester II yang dijadwalkan mulai September ini, dinas pariwisata Sleman baru menerapkan langkah darurat berupa metode "Tembak" WC menggunakan kompresor angin dan pompa alkon pada Rabu, 9 September 2026.
"Pemeliharaan toilet yang kembali mengalami kerusakan pada minggu kedua September 2026 ini perlu direncanakan secara matang. Belum diketahui nominal pasti yang dialokasikan. Sedangkan untuk target tenggat waktu penyelesaian diharapkan secepat mungkin," tutur Edi.
Tak hanya persoalan internal kantor, bayang-bayang kelam kasus korupsi Dana Hibah Pariwisata 2020 yang membongkar ratusan proposal "titipan" juga masih menyita perhatian. Menanggapi hal tersebut, Edi Winarya menegaskan bahwa celah intervensi telah ditutup rapat dengan menghapus skema hibah sepenuhnya.
"Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 saat ini, tidak ada penganggaran di Dinas Pariwisata dengan skema hibah. Audit dan pendampingan internal Inspektorat secara periodik telah dilakukan, dan kedepan permohonan pendampingan kepada Inspektorat akan ditingkatkan," tegas Edi.
Sorotan publik semakin tajam ketika dikonfrontasi dengan kondisi destinasi wisata daerah seperti Gardu Pandang, Tlogo Putri, dan Museum Bakalan yang dikeluhkan kurang terawat pasca pembangunan. Saat ditanya mengenai efektivitas belanja promosi serta capaian riil dari target 8,5 juta wisatawan hingga kuartal ketiga.
Dinas ini sama sekali tidak memberikan data angka realisasi serapan dan hanya menyajikan rencana konsep pembenahan.
"Kami memahami bahwa fasilitas penunjang destinasi tidak cukup hanya dibangun. Tetapi harus dipastikan terawat, dikelola, dan terus dimanfaatkan. Solusinya bukan hanya memperbaiki fisik, tetapi juga memperkuat pengelolaan dan aktivitasnya," ungkap Edi.
Sementara itu, menanggapi isu favoritisme dalam penunjukan kemitraan event organizer maupun belanja media digital, Edi membantah tuduhan tersebut.
"Pemanfaatan anggaran pemasaran telah dilaksanakan setransparan mungkin, dan tidak ada praktik favoritisme seperti yang disampaikan. Mekanisme kontrol yang dilakukan adalah mengacu pada hasil pekerjaan yang dilakukan dibandingkan dengan target yang telah ditentukan," pungkasnya.
Ketidakmampuan menyelesaikan masalah sanitasi dasar di lingkungan kantor sendiri kini menjadi pembanding kontras atas klaim profesionalisme. Serta transparansi tata kelola yang digaungkan Dinas Pariwisata Sleman. (*)
