KETIK, TULUNGAGUNG – Langkah strategis dalam penguatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat terus dimatangkan di Kabupaten Tulungagung. Pada Jumat pagi 15 Mei 2026, jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kunjungan kerja resmi yang dipusatkan di Rumah Dinas Wakil Bupati Tulungagung.
Kunjungan ini bertujuan untuk memvalidasi kesiapan infrastruktur serta koordinasi teknis terkait program pemenuhan gizi yang menjadi prioritas pemerintah pusat.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Plt. Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin. Dalam sambutannya, beliau menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk menjadi garda terdepan dalam menyukseskan agenda nasional di bidang kesehatan dan gizi.
"Kami menyambut baik kehadiran tim ahli dari pusat. Sinergi antara kebijakan nasional dan eksekusi di daerah adalah kunci agar manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat Tulungagung," ujar Ahmad Baharudin.
Njoto Suwignyo selaku Tenaga Ahli dari Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat, mengatakan. kehadirannya dimaksudkan untuk memberikan asistensi teknis dan memastikan standar operasional prosedur (SOP) penyaluran gizi berjalan sesuai regulasi terbaru.
"Hari ini kami mengadakan sosialisasi membahas tentang optimalisasi program Makan Bergizi Gratis bersama satgas kabupaten dan puluhan mitra SPPG yang ada di Tulungagung" kata Njoto Suwignyo kepada awak media usai acara.
Standardisasi dan Tantangan Infrastruktur
Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Tulungagung merupakan hasil kolaborasi antara Satgas MBG dengan mitra Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPBG). Dari sekitar 140 mitra yang ada, baru sekitar 50 mitra yang hadir dalam koordinasi awal.
"Strategi utama yang ditekankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) adalah pemenuhan standar infrastruktur yang layak, higienis, dan memiliki sanitasi yang baik. Hal ini dibuktikan dengan kewajiban kepemilikan sertifikat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)," tuturnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini beberapa SPPG terpaksa dihentikan sementara (suspend) karena belum memiliki sertifikat tersebut. Namun, pemerintah daerah tengah mengupayakan percepatan melalui penerbitan rekomendasi SLHS secara manual yang ditargetkan selesai dalam satu hingga dua minggu ke depan.
Peran Strategis Ahli Gizi
Perwakilan BGN menegaskan bahwa Ahli Gizi memegang peranan krusial, mencakup sekitar 60% dari total pekerjaan dalam program MBG.
Masih menurutnya tugas utama mereka meliputi yakni:
1. Menghitung kebutuhan gizi untuk setiap level penerima manfaat (anak didik hingga ibu hamil/menyusui).
2. Mengatur gramasi makanan
Menjamin keamanan pangan dan berkonsultasi dengan juru masak (chef) terkait penyajian.
Soal di tanya terkait temuan operasional seperti adanya benda asing (misalnya serbet) dalam menu makanan oleh awak media , pihak BGN mengklarifikasi bahwa hal tersebut merupakan ranah teknis juru masak, bukan kesalahan ahli gizi.
"Ahli gizi diharapkan tetap independen dan tidak perlu takut terhadap pemilik SPPBG jika menemukan ketidaksesuaian di lapangan," tegasnya.
Pemerataan ke Daerah Terpencil
Untuk menjangkau wilayah pelosok yang belum merasakan dampak program, BGN telah melakukan beberapa langkah diantaranya:
1. Membuka peluang melalui program pembangunan dapur di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
2. Mendorong kemitraan lokal untuk segera mendaftarkan pembangunan dapur mandiri.
"Saya berharap besar Tulungagung dapat menjadi daerah yang lebih maju dalam pengelolaan gizi, mengingat reputasi daerah tersebut yang memiliki masyarakat cerdas dan semangat juang tinggi. Program ini diharapkan dapat menyalurkan makanan yang aman dan bergizi sesuai petunjuk teknis yang berlaku", pungkasnya.
Fokus pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
Salah satu poin krusial yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana di tingkat akar rumput.
Dalam diskusi dan sosialisasi ini, turut hadir, Ketua Satgas Kabupaten, melaporkan progres pemetaan wilayah terdampak dan distribusi logistik gizi.
Senada Joko Ibrahim yang hadir mewakili Mitra SPPG yang memberikan gambaran riil mengenai kesiapan fasilitas dapur umum dan distribusi makanan bergizi di lapangan," tutur Joko.
"Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan Kabupaten Tulungagung dapat menjadi pilot project bagi daerah lain dalam implementasi program gizi nasional yang efektif, transparan, dan tepat sasaran." pungkasnya. (*)
