KETIK, CILACAP – Komisi B DPRD Kabupaten Cilacap memberi perhatian terhadap keberlangsungan pedagang kecil dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal.
Selain daripada itu, Komisi B DPRD Cilacap juga membidangi bagian perekonomian dan keuangan dimana bidang perekonomian fokus memperjuangkan perlindungan dan pemberdayaan pedagang kecil (tradisional) serta menjaga keberlangsungan usaha pedagang kecil dan UMKM agar tidak tergerus oleh ekspansi ritel modern.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Cilacap, Didi Yudi Cahyadi, S.P, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cilacap yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lantai II pada Kamis, 19 November 2026.
Paripurna itu dengan agenda Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama dan Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Bupati Cilacap tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Berbelanjaan dan Toko Swalayan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
"Jadi Perda ini memang berkaitan dengan Komisi B, karena mitra Komisi B adalah pasar tradisional. Makanya dengan ditetapkan Perda ini, kita sangat senang dan kita sambut baik. Dengan Perda ini dapat memberikan pelindungan terhadap pedagang pasar tradisional dan pelaku UMKM ini semakin nyata dirasakan. Dengan di sahkannya Perda ini, peran serta pemerintah daerah harus semakin nyata, tidak setengah-setengah," ujar Didi.
"Menurut pengalaman yang dulu, ada pasar tradisional dibangun oleh pihak ketiga, sehingga menimbulkan permasalahan. Contoh pasar Majenang, pasar Sampang, pasar Kroya, pasar di Cilacap. Nah, dengan penetapan Perda ini semakin menegaskan bahwa peran pemerintah daerah terkait dengan pasar tradisional ini menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan," imbuhnya.
Menurut Didi, ini tugas pemerintah daerah untuk menciptakan pasar yang nyaman, bersih, rapi, dan representatif. Untuk mewujudkan hal tersebut, dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang kita miliki untuk membangun pasar tradisional.
"Dengan anggaran APBD, kita membangun pasar tradisional, syukur-syukur menuju pasar tradisional yang modern, ini harapan kita," ungkap Didi.
Lebih lanjut, Didi mengungkapkan, Perda terkait pasar tradisional dan modern juga mengatur zonasi atau jarak lokasi. Mengatur penempatan serta jarak minimal antara toko modern atau minimarket dengan pasar tradisional agar tidak saling mematikan.
Perbedaan Perda yang dulu dan sekarang terkait dengan pendirian pasar modern, perda terdahulu antara pasar modern dengan pasar tradisional berjarak 200 meter. Perda yang sekarang telah di rubah, di Perda radius minimal 1000 meter untuk swalayan jejaring. Untuk toko swalayan non jejaring berjarak 500 meter.
"Disini ada pembatasan-pembatasan juga antara pasar rakyat dengan pasar swalayan agar bisa dilaksanakan sungguh-sungguh. Jangan sampai melanggar dari peraturan yang ada. Harapannya, karena sekarang itu justru yang rame itu bukan pasar secara fisik. Ini yang harus disikapi oleh pemerintah daerah. Makanya dengan perda ini, menghidupkan dan mengembangkan digitalisasi pasar tradisional, harus betul-betul diwujudkan. Tidak hanya slogan digitalisasi pasar, tapi nyatanya nanti ke depan anggarannya tidak ada," bebernya.
"Langkah pemerintah daerah salah satunya harus menciptakan digitalisasi pasar. Bagaimana pasar secara fisik ada, juga pemasaran secara digital atau menggunakan IT, itu harus dilakukan. Dengan memberikan sosialisasi dan pembelajaran agar pedagang juga bisa melakukan cara ini, berdagang online dan menggu digital marketing," lanjutnya.
Selain itu, perlu adanya pelatihan-pelatihan digital marketing di pasar-pasar tradisional. Intervensinya adalah DPRD Kabupaten Cilacap bersama Eksekutif harus menganggarkan pelatihan bagi pedagang pasar tradisional.
"Yang kita tekankan ini tidak hanya jadi tulisan atau wacana saja tapi faktanya di lapangan. Ini adalah langkah real bahwa pemerintah berpihak kepada para pedagang kecil dan pelaku UMKM dengan harapan pedagang lebih sejahtera," terang Didi.
Sementara itu, terkait banyak keluhan dari pedagang pasar terkait adanya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) makan bergizi gratis menjadikan banyak harga pokok dan sayuran melonjak naik sehingga berdampak lesunya daya beli masyarakat, Didi menjelaskan bahwa sebenarnya harapan dari Anggota Dewan Cilacap sesuai dengan harapan Badan Gizi Nasional (BGN).
"Kita menginginkan pelaku-pelaku atau pemilik dapur dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa memanfaatkan pasar yang terdekat. Tidak hanya sebagai bahan untuk menentukan harga eceran tertinggi, tapi bagaimana seluruh SPPG ini berbelanja kepada pedagang pasar. Ini yang harus kita dorong. Nah, makanya Eksekutif melalui OPD terkait agar mengumpulkan pemilik dapur atau SPPG untuk melakukan sosialisasi agar SPPG ini betul-betul belanja kepada pedagang pasar tradisional, jangan kepada grosir besar," beber Didi.
Dengan Penetapan Rancangan Perda tentang pengelolaan pasar rakyat (tradisional) dan toko swalayan diharapkan agar pedagang pasar tetap semangat bagaimana dan menjadi pedagang tangguh yang terus berjuang.
"Mari ikuti perkembangan zaman. Kuasa digital marketing dan tingkatkan kualitas dagangannya, perluas jaringan serta yakinlah akan menjadi pedagang yang sukses," tandas Didi. (*)
