.png){kind=logo}
KETIK, SAMPANG – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sampang, Mahfud, melontarkan kritik keras terhadap tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ketapang. Ia menilai manajemen rumah sakit tersebut "bobrok" setelah muncul kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemotongan honor pegawai dan pengaturan ulang pola kerja akibat pendapatan rumah sakit yang terus menurun.
Mahfud menegaskan, penurunan pendapatan tidak dapat dijadikan alasan untuk memberikan konsekuensi kepada pegawai. Menurutnya, kebijakan tersebut justru menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengelolaan rumah sakit.
"Manajemen RSUD Ketapang bobrok. Kalau sampai pendapatan terus turun lalu solusinya memangkas kehormatan pegawai dan mengatur pola kerja, berarti ada yang salah dalam tata kelola rumah sakit. Jangan sampai pegawai dan masyarakat yang menjadi korban," katanya. Jumat, 3 Juli 2026.
Ia menilai, sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah, RSUD Ketapang seharusnya mampu menjaga stabilitas keuangan tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai maupun saling memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
"Masak rumah sakit daerah yang semuanya didanai pemerintah bisa semrawut seperti ini. Bisa kalah dengan rumah sakit swasta yang dikelola menggunakan dana pribadi. Kalau bukan karena manajemen yang bobrok, lalu apa lagi?" katanya.
Mahfud juga mendesak Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Kesehatan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran manajemen RSUD Ketapang. Menurutnya, pemerintah harus mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas memburuknya kondisi rumah sakit tersebut.
“Pemerintah jangan takut terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah harus tegas dan bijaksana, terutama Dinas Kesehatan Sampang,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta penyebab terus merosotnya pendapatan RSUD Ketapang dibuka secara transparan kepada publik. Keterbukaan, menurutnya, penting untuk menghindari spekulasi sekaligus menjadi dasar dalam memperbaiki tata kelola rumah sakit.
“Harus ada evaluasi total terhadap manajemen. Bahkan pegawai pun harus dievaluasi sesuai tugas dan tanggung jawabnya,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, dr. Lusi dan Humas RSUD Ketapang, dr. Syafril saatdikonfirmasi belum memberikan tanggapan. (*)
