KETIK, BLITAR – Rencana alokasi dana hibah sebesar Rp2,3 miliar untuk Sabilu Taubah (ST) dalam APBD Kabupaten Blitar 2027 dipastikan tidak dilanjutkan. Anggaran yang sebelumnya direncanakan untuk penerima tersebut bakal memiliki peluang untuk dialihkan ke program lain yang dinilai lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.
Kepastian itu mengemuka dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), saat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Senin, 9 November 2026.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifai, mengungkapkan bahwa alokasi hibah untuk ST telah dihapus dari rancangan anggaran tahun mendatang.
“Anggaran hibah untuk ST nggak jadi, dihapus,” ujar Rifai.
Meski demikian, proses pembahasan APBD 2027 masih berjalan. DPRD bersama pemerintah daerah harus merampungkan seluruh tahapan sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disahkan melalui rapat paripurna.
Rifai menyampaikan, pengesahan Ranperda APBD 2027 ditargetkan berlangsung sebelum akhir November.
“Nanti sebelum 30 November 2026 akan diparipurnakan Ranperdanya,” imbuhnya.
Keterangan senada disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Aryo Nugroho. Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menyebut keputusan tidak mengalokasikan hibah bagi ST pada 2027 telah disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, dalam pembahasan bersama Banggar dan TAPD.
“Iya ini tadi disampaikan oleh Bu Khusna Lindarti, untuk dana hibah ke ST untuk tahun depan tidak ada,” kata Aryo.
Aryo juga menyinggung kebijakan serupa di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia mempersilakan awak media melakukan pengecekan lebih lanjut terkait informasi tersebut.
“Untuk di Provinsi Jatim juga seperti itu (dibatalkan), silahkan teman-teman media untuk crosscheck,” jelasnya.
Walaupun keputusan final APBD belum diketok, Aryo menilai peluang hibah tersebut kembali masuk dalam rancangan anggaran sangat kecil. Ia bahkan memperkirakan kemungkinan pembatalannya mencapai 90 persen.
“Meskipun belum didok (disahkan), namun jika perkataan dari Bu Sekda seperti ini bisa dipastikan 90 persen nggak jadi hibah untuk ST ini,” ungkapnya.
Dengan tidak berlanjutnya rencana hibah tersebut, terdapat alokasi sebesar Rp2,3 miliar yang dapat menjadi ruang penyesuaian dalam penyusunan belanja daerah.
Aryo menegaskan, anggaran tersebut berpeluang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan lain dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan serta manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Blitar.
“Untuk dana yang seharusnya dihibahkan ke ST sebesar Rp2,3 miliar itu bisa kita alokasikan ke kegiatan lain yang tentunya prioritas kita tetap yang berimpact langsung ke masyarakat,” pungkasnya.
Pengalihan anggaran tersebut menjadi salah satu hal yang patut dicermati dalam pembahasan APBD 2027. Sebab, perubahan alokasi belanja idealnya tidak berhenti pada penghapusan satu pos hibah, tetapi juga harus diikuti kejelasan program pengganti dan sasaran penerima manfaat.
DPRD dan pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan untuk memastikan setiap keputusan penganggaran benar-benar didasarkan pada kebutuhan publik. Dengan begitu, APBD tidak hanya selesai dibahas dan disahkan tepat waktu, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Blitar.
