KETIK, JOMBANG – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jombang melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Jombang pada Selasa, 13 Mei 2025.
Audiensi tersebut membahas pelaksanaan sejumlah program pemerintah pusat yang berjalan di Kabupaten Jombang.
Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari hasil audiensi sebelumnya bersama DPRD Kabupaten Jombang yang menemukan beberapa rumusan persoalan di lapangan terkait implementasi program-program pemerintah pusat.
Ketua DPC GMNI Jombang, Daffa Raihananta, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang harus lebih intens dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap jalannya program pemerintah pusat agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Jombang harus hadir secara aktif dalam mengawasi program pemerintah pusat. Jangan sampai program yang seharusnya membantu masyarakat justru menimbulkan polemik akibat lemahnya pengawasan,” tegas Daffa Raihananta.
Selain itu, Daffa juga menyoroti proses perekrutan pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, transparansi dalam proses perekrutan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta menghindari potensi praktik yang tidak objektif.
“Kami menekankan agar proses perekrutan pengurus KDMP dilakukan secara terbuka, transparan, dan melibatkan masyarakat secara luas agar tidak menimbulkan kecurigaan publik,” lanjutnya.
Dalam audiensi tersebut, DPC GMNI Jombang juga mempertanyakan kejelasan mekanisme penyerahan KDMP dari pihak TNI kepada Pemerintah Kabupaten Jombang.
Hal ini dinilai penting agar terdapat kejelasan kewenangan serta tanggung jawab dalam pengelolaan program ke depan.
DPC GMNI Jombang menegaskan akan terus mengawal berbagai program pemerintah yang berjalan di Kabupaten Jombang demi memastikan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. (*)
