KETIK, JOMBANG – Polemik kemunculan surat pernyataan kesanggupan menjadi Penjabat (Pj) Kepala Desa di Kabupaten Jombang mendapat tanggapan keras dari kalangan legislatif.
Ketua Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Kabupaten Jombang yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB, Kartiyono, menegaskan bahwa pengangkatan Pj Kades memiliki aturan hukum yang mengikat dan tidak bisa ditawar.
Dijelaskannya bahwa regulasi yang berlaku secara tegas mengatur bahwa posisi Pj Kades wajib diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan tersebut secara otomatis menutup peluang bagi mantan kepala desa non-PNS untuk menduduki kembali posisi tersebut.
"Regulasi yang kita punya jelas secara tegas mewajibkan posisi Penjabat (Pj) Kepala Desa diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan ini secara otomatis menutup ruang bagi mantan kepala desa atau kades yang habis masa jabatannya, kecuali yang bersangkutan berstatus PNS untuk ditunjuk menjadi Pj Kades," ujar Kartiyono, Kamis, 12 November 2026.
Anggota Komisi A DPRD Jombang ini menguraikan dasar hukum dan hierarki aturan perundang-undangan yang menjadi pijakan. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan kepala desa, bupati/wali kota mengangkat PNS dari pemerintah daerah setempat sebagai Pj Kades.
Ia menambahkan, aturan turunan maupun pembaharuan regulasi terbaru—termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026—tetap tidak menyediakan celah atau opsi bagi kades petahana non-PNS untuk ditunjuk kembali sebagai Pj Kades.
"Terkecuali memang ada aturan baru yang membuka peluang itu yang kedudukannya setara atau lebih tinggi dari PP atau UU itu sendiri," jelasnya.
Menanggapi keberadaan surat pernyataan kesanggupan yang beredar, Kartiyono mempertanyakan kejelasan peruntukan dan instruksi di balik pembuatan dokumen tersebut. Menurutnya, dari sudut pandang etika birokrasi, hal semacam itu tidak sepatutnya terjadi karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
Surat pernyataan kesanggupan untuk menjadi Pj Kades di Jombang yang viral. (Foto: Istimewa)
"Pertanyaannya, itu surat kesanggupan ditujukan kepada siapa dan yang nyuruh siapa? Saya tidak mau berandai-andai motif di baliknya, yang jelas secara etika harusnya hal itu tidak terjadi," kata Kartiyono.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Jombang melalui perangkat daerah yang membidangi pembinaan kepala desa segera menyikapi persoalan ini dan mengambil langkah tegas sesuai aturan.
"Ya kita tunggu perkembangannya, kan pemerintah melalui perangkat daerah yang punya fungsi pembinaan kepada kades seperti apa langkah yang akan diambil," pungkasnya.
Sebelumnya, Praktisi hukum sekaligus dosen Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, meminta persoalan surat yang beredar di tengah persiapan Pilkades Jombang 2027 tersebut ditelusuri secara menyeluruh, terutama untuk mengetahui pihak yang membuat, mengusulkan, hingga tujuan di balik munculnya surat tersebut.
"Yang membuat gaduh itu siapa, itu yang harus diteliti," kata Ahmad Sholikhin saat menanggapi polemik surat pernyataan Pj Kades di Kabupaten Jombang, Senin, 9 November 2026.
Menurut dia, apabila persoalan tersebut nantinya mengarah ke ranah pidana, aparat berwenang perlu menelusuri siapa pihak yang membuat surat dan pihak yang memunculkan persoalan tersebut.
Ia menyebut pembuatan surat yang seolah-olah merupakan dokumen asli juga perlu ditelusuri apabila ditemukan adanya unsur pemalsuan surat.
"Kalau surat itu dibuat sendiri, kena pembuatan surat palsu. Karena membuat surat seakan-akan asli," ujarnya.
Ahmad Sholikhin mengatakan, hal yang lebih penting untuk ditelusuri dalam polemik surat pernyataan kesanggupan menjadi Pj Kades di Kabupaten Jombang adalah motif serta pihak yang berada di balik penerbitan surat tersebut.
"Yang jelas membuat gaduh bisa dipidana, membuat surat palsu bisa dipidana. Tapi yang lebih penting diusut apa motif dan siapa dalangnya serta pembuatnya," katanya.
Ia juga mempertanyakan asal-usul usulan mengenai surat kesediaan Kades aktif menjadi Pj Kades tersebut.
Menurut dia, perlu diketahui apakah usulan itu berasal dari bagian hukum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), atau pihak lainnya di Kabupaten Jombang.
Pasalnya, Ahmad Sholikhin menilai wacana penundaan Pilkades Jombang sendiri masih belum memiliki kepastian.
"Karena wacana penundaan Pilkades belum jelas. Apalagi Pilkades bukan urusan pusat, tapi urusan daerah," ujarnya.
Menurut Ahmad Sholikhin, apabila Pemerintah Kabupaten Jombang menilai pelaksanaan Pilkades tidak terkendala waktu dan tidak terdapat larangan khusus dari pemerintah pusat, maka pelaksanaan Pilkades harus tetap berjalan sesuai jadwal.
Ia kemudian mempertanyakan tujuan dibuatnya surat pernyataan kesediaan Kades aktif menjadi Pj Kades ketika persoalan penundaan Pilkades Jombang belum memiliki kepastian.
"Persoalan yang belum jelas tapi sudah ditandatangani dengan membuat surat pernyataan kesediaan Kades aktif menjadi Pj ini tujuannya apa. Karena satu masih jauh, kedua belum jelas, ketiga memunculkan spekulasi kongkalikong, pemetaan dan sebagainya," tutur Ahmad Sholikhin.
Ia juga menyampaikan bahwa munculnya surat tersebut berpotensi memunculkan berbagai dugaan terkait proses pengisian jabatan pemerintahan desa di Kabupaten Jombang.
Terkait pengisian jabatan Pj Kades, Ahmad Sholikhin berpandangan perangkat desa atau aparatur desa yang memiliki kompetensi dapat menjadi pilihan dibandingkan mantan kepala desa.
"Kalau masalah Pj saya pikir lebih baik tidak dari mantan Kades. Lebih bagus perangkat atau aparatur desa yang memiliki kompetensi," katanya.
Ahmad Sholikhin menilai surat pernyataan kesediaan Kades aktif menjadi Pj Kades tersebut perlu ditarik kembali karena tujuan dan dasar munculnya surat masih menjadi pertanyaan.
"Pernyataan itu harus ditarik kembali, karena nuansanya tidak jelas dan berpotensi tidak menciptakan pemerintahan desa yang bersih, transparan dan baik," ujarnya.
Seperti diketahui, beredarnya surat pernyataan kesediaan Kepala Desa (Kades) Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Supono, untuk menjabat sebagai Pejabat (Pj) Kepala Desa memunculkan polemik.
Surat yang beredar di media sosial tersebut menjadi sorotan setelah muncul dugaan penggunaan stempel desa yang sudah tidak berlaku. Isi dan tujuan penerbitan surat itu juga dipertanyakan karena muncul di tengah persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Rika Paur Fibriamayusi, belum memberikan penjelasan terkait polemik surat tersebut.
Ia menyatakan perlu meminta arahan Kepala DPMD sebelum memberikan keterangan.
"Kalau mau wawancara begitu mohon njenengan izin Pak Kadis dulu. Nanti arahan beliau bagaimana saya bantu," tuturnya.
Hingga berita ini ditulis, Kepala DPMD Kabupaten Jombang Sudiro Setiono juga belum memberikan tanggapan. Pesan yang dikirimkan maupun panggilan telepon belum mendapat respons.(*)
