Dilantik Imam Utomo, Mbak Una Beberkan 3 Program Besar PMI Situbondo

KETIK, SITUBONDO – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Timur, Imam Utomo, melantik Rusna Laili (Mbak Una) sebagai Ketua PMI Kabupaten Situbondo masa bakti 2026–2031.

Pelantikan ini menandai dimulainya kepemimpinan baru PMI Situbondo untukasa bakti lima tahun mendatang dalam memperkuat pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat.

Mbak Una dalam sambutannya mengatakan bersama pengurus baru pihaknya akan membawa PMI Situbondo semakin aktif dan profesional dalam menjalankan berbagai program kemanusiaan, mulai dari pelayanan donor darah, penanggulangan bencana, pembinaan relawan, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Mbak Una juga menyampaikan bahwa PMI juga akan bekerja dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo untuk mendukung gerakan sosial kemanusian agar PMI Situbondo dapat terus menebarkan kebaikan serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Kami akan semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, relawan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan misi kemanusiaan di Kabupaten Situbondo," tegas Mbak Una, Senin 7 Maret 2026.

Dalam sambutannya, Mbak Una juga menegaskan bahwa keberhasilan menjalankan program kemanusiaan tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat melalui konsep Pentahelix.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, organisasi, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci untuk membesarkan PMI di Kabupaten Situbondo serta meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat.

"Untuk bisa mensukseskan apa pun yang menjadi tujuan dan harapan kami di PMI Kabupaten Situbondo, kita perlu bergerak bersama dan berjalan bersama. Di sinilah pentingnya kolaborasi Pentahelix," ujarnya.

Selain itu, Mbak Una juga memaparkan tiga fokus utama kepengurusan PMI Kabupaten Situbondo periode 2026–2031. Pertama, meningkatkan dan memodernisasi Unit Donor Darah (UDD) agar ketersediaan darah semakin terjamin, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Kedua, memperkuat kapasitas kader PMI hingga tingkat desa, sekaligus menghidupkan kembali semangat Palang Merah Remaja dan Korps Sukarela di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat menumbuhkan generasi muda yang memiliki jiwa kemanusiaan dan kepedulian sosial.

Ketiga, memperkuat peran PMI dalam penanggulangan bencana. Mengingat Kabupaten Situbondo merupakan daerah yang cukup rawan bencana, PMI diharapkan hadir tidak hanya saat tanggap darurat, tetapi juga dalam upaya mitigasi dan pemulihan pascabencana.

"Kita ingin PMI Kabupaten Situbondo hadir dalam mitigasi maupun tindakan perbaikan saat terjadi bencana. PMI merupakan mitra strategis pemerintah dalam memberikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat," kata Ketua PMI Situbondo.

Di akhir sambutannya, Mbak Una meminta dukungan dan bimbingan dari PMI Jawa Timur serta seluruh pihak agar PMI Kabupaten Situbondo dapat berkembang lebih baik dan sejalan dengan semangat pembangunan daerah.

"Semoga PMI Kabupaten Situbondo bisa sesuai dengan jargon kita bersama, Situbondo Naik Kelas. Maka PMI Kabupaten Situbondo juga harus naik kelas," pungkas Mbak Una.

Sementara itu, Imam Utomo Ketua Umum PMI Jawa Timur, dalam sambutannya mengatakan bahwa seluruh pengurus PMI pada hakikatnya adalah relawan yang mengabdikan diri untuk tugas-tugas kemanusiaan.

"PMI tidak membedakan status atau jabatan, karena semua pengurus memiliki semangat yang sama, yakni membantu sesama yang membutuhkan.
PMI bertugas menjalankan misi kemanusiaan baik dalam situasi damai maupun saat terjadi konflik," kata Imam Utomo.

Dalam kondisi apa pun, lanjut mantan Gubernur Jawa Timur, PMI hadir untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak musibah, bencana, maupun keadaan darurat lainnya.

Imam Utomo, menekankan bahwa tugas utama PMI meliputi penanganan kebencanaan, pelayanan kemanusiaan, serta pengelolaan donor darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan semangat sukarela dan pengabdian.
PMI memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 yang mengatur prinsip-prinsip dasar organisasi, termasuk prinsip sukarela dan independen, " tegas Imam Utomo.

Karena itu, kata Imam Utomo, PMI harus tetap netral dan tidak berafiliasi dengan kepentingan pihak mana pun. Selain dikelola oleh PMI sendiri, organisasi ini juga menjadi bagian dari urusan pemerintahan sehingga membutuhkan sinergi yang erat dengan pemerintah daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanganan bencana.

"Saya berharap Ketua dan Penguurus PMI Situbondo yang baru dilantik, dalam melaksanakan tugasnya, PMI menerapkan standar respons cepat. Saat terjadi bencana, PMI ditargetkan sudah berada di lokasi maksimal enam jam setelah kejadian untuk bergabung dengan BPBD," tegas Imam Utomo. (*)