KETIK, BREBES – Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma meminta kelompok tani tidak ragu melaporkan praktik pungutan liar (pungli) maupun kendala distribusi bantuan pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh program pertanian 2026 tepat sasaran dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat tanpa potongan biaya.
"Dikasih traktor, terus dimintai uang? Nggak ada pungutan. Bantuan ini gratis," ujar Paramitha saat menyerahkan bantuan secara simbolis di Lapangan Sepak Bola Andalas, Desa Kedungneng, Kamis, 12 November 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan pertanian.
Dalam kesempatan yang sama, Paramitha juga menyoroti sejumlah persoalan yang kerap dihadapi petani, termasuk kesulitan mengakses pupuk bersubsidi.
Ia memastikan seluruh bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), seperti pompa air dan traktor, merupakan milik kelompok tani yang harus dimanfaatkan bersama secara transparan.
Untuk memperketat pengawasan, Paramitha meminta petani aktif berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di masing-masing kecamatan.
Menurutnya, PPL tidak hanya bertugas mendampingi petani dalam meningkatkan produksi, tetapi juga menjadi saluran pengaduan masyarakat terkait persoalan pertanian.
"Dimintai uang atau susah dapat pupuk subsidi? Lapor ke PPL kecamatan. Nomor kontaknya sudah kami siapkan di saluran informasi resmi," tegasnya.
Melalui penguatan peran PPL dan penyediaan jalur pengaduan yang transparan, Pemkab Brebes berharap penyaluran bantuan dan program pembangunan pertanian berjalan bersih serta akuntabel.
Program tersebut mencakup pembangunan 136 proyek irigasi dan jalan usaha tani serta perlindungan asuransi bagi 137 ribu petani di Kabupaten Brebes. Pemkab berharap seluruh program tersebut terbebas dari praktik pungli dan memberikan manfaat nyata bagi petani.
