Kapolda Jatim Ancam Pecat Kasat Reskrim dan Anggota yang Terlibat Praktik Transaksional

17 November 2026 11:28 17 Nov 2026 11:28

Vinida Shima, Mustopa

Redaksi Ketik.com
Thumbnail Kapolda Jatim Ancam Pecat Kasat Reskrim dan Anggota yang Terlibat Praktik Transaksional

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono memberikan arahan kepada para Kasat Reskrim jajaran Polres dan personel Ditreskrimsus Polda Jatim di Gedung Mahameru, Mapolda Jatim pada Senin, 16 November 2026. (Foto: Instagram @kapoldajatim_official)

KETIK, SURABAYA – Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Kapolda Jatim) Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono mengingatkan para kepala satuan reserse kriminal (kasat reskrim) jajaran kepolisian resor (Polres) di wilayahnya agar tidak mengorbankan integritas dan mencederai marwah institusi demi keuntungan pribadi.

Ia menegaskan akan memberikan sanksi tegas termasuk pemecatan terhadap personel yang tidak mau berubah dan masih melakukan praktik transaksional dalam proses penegakan hukum.

Peringatan tersebut disampaikan saat memberikan arahan kepada para kasat reskrim jajaran polres dan personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jawa Timur didampingi para Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Wakapolda Jatim) di Gedung Mahameru, Markas Polda Jatim pada Senin 16 November 2026.

Dalam arahannya, Kapolda menyoroti praktik penyimpangan yang dapat terjadi sejak pembuatan laporan polisi, pelaksanaan gelar perkara hingga penetapan tersangka.

Ia meminta para kasat reskrim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggota masing-masing serta memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai aturan tanpa disertai permintaan imbalan dalam bentuk apa pun.

"Saya ingatkan kepada para Kasat Reskrim, jangan mencoba menguji ketegasan saya. Sampaikan kepada seluruh anggota bahwa saya tidak akan memberikan toleransi," kata Kapolda.

"Jika masih tidak mau berubah, sanksi tegas akan diberikan termasuk pemecatan. Kepercayaan masyarakat kepada kita jangan sampai disalahgunakan. Jangan mengorbankan integritas diri hanya untuk menerima sesuatu kemudian mencederai institusi ini," tegasnya.

Kapolda menekankan, tidak boleh ada anggapan bahwa proses hukum dapat dipermudah melalui pemberian sejumlah uang. Mulai dari pembuatan laporan polisi, pelaksanaan gelar perkara, peningkatan proses ke tahap penyidikan hingga penetapan seseorang sebagai tersangka seluruhnya harus dilaksanakan berdasarkan fakta, alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia juga mengingatkan bahwa masih banyak anggota kepolisian yang menjalankan tugas dengan baik, jujur dan penuh tanggung jawab. Karena itu, perilaku oknum yang mencari keuntungan melalui kewenangan jabatan tidak boleh merusak kepercayaan masyarakat yang telah dibangun oleh seluruh personel.

Melalui budaya baru "Polisi Bersama Masyarakat" Kapolda mengajak seluruh jajaran untuk melakukan perubahan nyata, meninggalkan kebiasaan yang menyimpang serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas.

Ia berharap seluruh personel mampu menghadirkan pelayanan penegakan hukum yang bersih, profesional, transparan dan berintegritas sehingga institusi kepolisian semakin dipercaya masyarakat. (*)

Tombol Google News

Tags:

Penyalahgunaan Wewenang Polda Jatim Kapolda Jawa Timur