.png){kind=logo}
KETIK, MALANG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang terus melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang nekat kembali berjualan setelah ditertibkan. Fenomena "kucing-kucingan" antara petugas dan pedagang menjadi tantangan tersendiri, terutama karena luasnya cakupan wilayah dan beragamnya aduan masyarakat yang harus ditangani setiap hari.
Kepala Satpol PP Kota Malang, Prayitno, mengatakan selama ini petugas harus berpindah dari satu titik ke titik lainnya untuk menangani berbagai persoalan. Padahal, seharusnya diperlukan pula personel yang bersiaga di lokasi untuk mencegah PKL kembali berjualan.
"Memang, seharusnya ada yang bersiaga di lokasi. Namun, kami terkendala dengan keterbatasan personel, karena personel yang ada juga dilibatkan untuk merespons berbagai laporan lainnya," jelasnya, Kamis, 20 Agustus 2026.
Dirinya mengungkapkan, selain menertibkan PKL, petugas Satpol PP juga harus merespons laporan penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), gelandangan dan pengemis (gepeng), anak jalanan, hingga penertiban reklame dan bangunan. Saat petugas bergeser menangani aduan lain, titik yang baru saja ditertibkan kerap kembali diisi oleh para PKL.
"Saat kami fokus di satu titik, ada permintaan untuk evakuasi ODGJ, gepeng, atau anak jalanan di tempat lain. Ketika kami bergeser ke titik lainnya, para pedagang kembali lagi," ungkapnya.
Untuk mencegah PKL kembali berjualan, Satpol PP menyiapkan strategi baru dengan mengusulkan pola penjagaan bersama yang melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Satlinmas.
Diketahui, ada tiga kawasan yang menjadi perhatian utama, antara lain Jalan Veteran, Kayutangan Heritage yang terletak di Jalan Basuki Rahmat, dan Jalan Trunojoyo. Ia mengaku kawasan tersebut memiliki kompleksitas persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan PKL, tetapi juga kemacetan hingga ketenteraman dan ketertiban umum.
"Tiga titik itu kami usulkan untuk ditangani bersama. Karena ini bukan soal masalah PKL semata, melainkan ada kerentanan lain yang menjadi tanggung jawab OPD masing-masing," terangnya.
Selain itu, Satlinmas setempat juga akan dikerahkan untuk membantu menjaga titik-titik tersebut. Ia mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan camat terkait mengenai pelibatan Linmas.
"Nanti akan kita arahkan tersendiri, supaya kehadiran Linmas ini tidak sampai melampaui kewenangan atau tidak sampai overacting," tambahnya.
Terkait pos pantau, pihaknya belum dapat memastikan pembangunan secara permanen karena keterbatasan anggaran. Sebagai langkah alternatif, mobil Satpol PP maupun Dishub akan digunakan sebagai titik siaga personel.
"Untuk menyiasati hal ini, mungkin kami akan menempatkan mobil Satpol PP atau mobil Dishub di titik-titik rawan. Kami gunakan sebagai base atau pos sementara bagi personel yang berjaga di sana," tandasnya.
