KETIK, MALUKU UTARA – Maluku Utara segera memasuki babak baru dalam penguatan struktur pertahanan wilayah. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) dijadwalkan meresmikan Komando Daerah Militer (Kodam) Moloku Kie Raha pada Oktober 2026.
Kodam Moloku Kie Raha akan menjadi Kodam ke-28 di Indonesia. Pembentukannya merupakan bagian dari program strategis TNI yang menargetkan kehadiran lima Kodam baru di sejumlah wilayah pada tahun ini.
Kepastian jadwal tersebut disampaikan Danrem 152/Baabullah, Brigjen TNI Enoh Solehudin, seusai membuka bazar TNI di pelataran Korem 152/Baabullah, Ternate, Selasa 22 September 2026. Ia memastikan rencana peresmian sejauh ini tetap berjalan sesuai agenda.
“Terkait dengan pembentukan Kodam, memang ada lima Kodam baru yang rencana pada tahun ini, termasuk Kodam di Maluku Utara. Insyaallah peresmian tidak ada perubahan, di bulan Oktober,” kata Enoh.
Secara resmi, Kodam Moloku Kie Raha akan berkedudukan di Sofifi. Namun, selama sarana utama belum siap, kegiatan komando akan dijalankan untuk sementara dari bekas Markas Korem 152/Baabullah di Ternate.
Pengaturan tersebut disiapkan untuk menjaga kelancaran operasional pada masa awal pembentukan Kodam. Bersamaan dengan itu, personel Korem 152/Baabullah akan memindahkan aktivitas perkantoran ke Gedung Sanggar Kegiatan Bersama (SKB) milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate.
Menjelaskan tahapan perpindahan itu, Enoh mengatakan pemanfaatan Markas Korem sebagai kantor sementara Kodam akan diikuti relokasi kegiatan Korem ke gedung SKB.
“Karena tempatnya nanti di Sofifi, untuk sementara Kodam akan berkantor di Korem 152/Baabullah. Rencana kita (Korem) nanti akan pindah berkantor di gedung SKB,” jelas Enoh.
Di Sofifi, persiapan pembangunan Markas Kodam permanen terus dimatangkan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan tengah mempercepat penyelesaian sengketa serta kepastian status hukum lahan eks PT Darco yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan.
Pemprov Maluku Utara juga menyiapkan proses pengadaan tanah berskala besar. Tahapan itu dilakukan agar pembangunan sarana dan prasarana Makodam Moloku Kie Raha dapat berjalan dengan landasan hukum yang jelas dan tidak meninggalkan persoalan di kemudian hari.
