KETIK, MALANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang tengah mematangkan penyusunan kurikulum muatan lokal sejarah perjuangan pahlawan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP). Diketahui, langkah ini dilakukan untuk mengenalkan nilai-nilai perjuangan dan sejarah kepada generasi muda sejak dini.
Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwardjana, mengatakan, proses penyusunan kurikulum ini melibatkan berbagai pihak termasuk ahli sejarah dan perwakilan keluarga pahlawan TRIP sebagai narasumber. Keterlibatan ini dipandang krusial, agar substansi materi sebagai dasar penyusunan kurikulum tetap akurat dan tidak keluar dari konteks historis yang sebenarnya.
"Kalau kita berbicara tentang kurikulum, maka harus ada bahan materinya. Sehingga beberapa bulan yang lalu, kami telah menemui keluarga pahlawan TRIP sebagai narasumber agar tidak salah arah," ujarnya kepada Ketik.com, Jumat, 31 Juli 2026.
Selain penyiapan materi, tim penyusun yang terdiri dari pengawas sekolah, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) juga sedang merumuskan alokasi jam pelajaran yang proporsional untuk setiap jenjang kelas. Sebagai informasi, kurikulum sejarah perjuangan pahlawan TRIP ini nantinya akan diterapkan secara menyeluruh di tingkat SD dan SMP.
"Ini sudah dibahas oleh teman-teman pengawas, K3S, dan MKKS. Kami cocokkan untuk jam pelajarannya, berapa jam pelajaran untuk tiap jenjang kelasnya," tambahnya.
Ia menegaskan, bahwa penyusunan kurikulum ini memerlukan kecermatan ekstra. Tahapan penyusunan dilakukan secara bertahap, agar nantinya materi pembelajaran dapat dipahami dengan mudah oleh siswa.
"Ini yang menjadi tantangannya. Sehingga, penyusunan kami lakukan secara bertahap," imbuhnya.
Saat ini, rancangan buku panduan kurikulum sejarah perjuangan pahlawan TRIP telah memasuki tahap finalisasi. Selanjutnya, Disdikbud akan menyerahkan dokumen tersebut kepada Walikota lewat Bagian Hukum Setda Kota Malang untuk dikeluarkan Peraturan Walikota (Perwal) sebagai payung hukum resmi.
"Kalau sudah jadi buku panduan kurikulum, akan kami ajukan ke Walikota lewat Bagian Hukum untuk kemudian dikeluarkan Perwal. Target kami, akhir tahun ini sudah selesai," pungkasnya.(*)
