‎Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR RI, Dapat Penugasan Baru Sebagai Ketua BKSAP DPR

KETIK, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengundurkan diri dari jabatannya. Kabar mundurnya politisi PKS ini disampaikan Ketua TP Ketua MPR RI Ahmad Muzani melalui Instagramnya, Selasa, 10 November 2026.
‎
‎"Rapat Pinan MPR RI hari ini secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI," tulis Muzani dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @ahmadmuzani2.
‎
‎Pengunduran diri HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid, selanjutnya akan diproses sesuai mekanisme kelembagaan dan aturan perundang-undangan yang berlaku di MPR RI. Muzani beserta seluruh pimpinan MPR menyampaikan terima kasih atas dedikasi Hidayat selama ini.
‎
‎"Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus mengabdi dan memberikan yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia," tulis Muzani.
‎
‎Sekjen PKS Muhammad Kholid menyampaikan pengunduran diri Hidayat Nur Wahid berkaitan dengan penugasan baru sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI. 
‎
‎Penugasan tersebut untuk memperkuat diplomasi antarparlemen dunia, khususnya negara-negara Islam, serta memperluas dukungan bagi kemerdekaan Palestina.
‎
‎"PKS memberikan penugasan kepada Bapak Hidayat Nur Wahid untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia. Pengalaman, kapasitas, dan jejaring internasional beliau merupakan modal penting untuk membangun kerja sama dengan parlemen berbagai negara serta memperjuangkan kepentingan bangsa dan kemanusiaan,” ucapnya.
‎
‎Untuk mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan Hidayat, PKS telah menunjuk pengganti untuk meneruskan kepemimpinan di MPR RI. Mantan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman disiapkan untuk melanjutkan tugas sebagai Wakil Ketua MPR RI.
‎
‎“Insya Allah, Doktor Mohamad Sohibul Iman yang akan menggantikan dan melanjutkan kepemimpinan HNW di pimpinan MPR RI,” ucapnya.
‎
‎Mundurnya Hidayat Nur Wahid dari kursi Wakil Ketua MPR RI, bersamaan dengan ramainya kabar Wapres Gibran Rakabuming Raka yang menyampaikan niatan mundur dari jabatannya ke Presiden Prabowo.
‎
‎Terkait hal itu, istana menyampaikan Presiden telah memberikan saran-saran dan Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN. (*)
‎
‎