KETIK, SLEMAN – Mutasi dan rotasi struktural kembali bergulir di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Bupati Sleman Harda Kiswaya bersama Wakil Bupati Danang Maharsa secara resmi melantik dan mengambil sumpah 63 pejabat eselon II, III, IV, hingga Kepala Puskesmas pada Selasa siang, 20 Oktober 2026.
Dalam pelantikan yang dihadiri jajaran Forkopimda dan pimpinan DPRD Sleman tersebut, Bupati Harda menyampaikan pengarahan tegas terkait komitmen integritas, netralitas birokrasi, hingga sistem evaluasi kinerja yang makin mengikat.
Ia menegaskan bahwa pelantikan ini menjadi momen penting untuk mengakselerasi agenda APBD 2026 serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Bupati Harda mewanti-wanti para pejabat agar tidak sekadar menjadikan sumpah dan pakta integritas sebagai seremonial belaka, melainkan janji suci kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, seluruh aparatur diminta menjauhi sikap berpolitik praktis usai kontestasi Pilkada demi menjaga kondusivitas serta stabilitas pelayanan kepada masyarakat.
Ancaman Potong TPP hingga Demosi
Bupati Sleman Harda Kiswaya menegaskan bahwa Sleman telah berhasil meraih predikat merit system terbaik se-Indonesia. Kinerja apik ini dibuktikan dengan raihan lebih dari 10 penghargaan tingkat nasional dan daerah, termasuk keberhasilan menekan angka stunting. Untuk mempertahankan tren positif tersebut, setiap pejabat terlantik diikat oleh kontrak kerja ketat dengan sanksi konkret bagi yang tidak mampu mencapai target.
"Kalau dalam menjalankan tugas itu tidak berhasil, beliau sudah berjanji, siap dipotong TPP-nya. Kemudian pada saat terus tidak ada keberhasilan yang diwujudkan, dimosi, diturunkan jabatannya," tegas Bupati Harda di hadapan para peserta pelantikan dan tamu undangan.
Isu kesejahteraan turut menjadi poin utama yang disinggung. Seiring berjalannya waktu, pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat dipastikan akan diimbangi dengan kenaikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi para pegawai. Namun, kenaikan TPP tersebut harus dibarengi dengan integritas moral yang tinggi di lingkungan kerja maupun keluarga.
Secara blak-blakan, Harda menyinggung adanya penyelewengan keuangan di salah satu dinas pada masa lalu akibat kasus perselingkuhan yang berujung proses hukum. Ia meminta para pejabat menjadi sosok yang saleh dan salehah, jujur kepada pasangan terkait pendapatan, serta fokus menjaga keharmonisan rumah tangga.
Dalam kesempatan ini Bupati Harda juga meminta para istri pejabat terlantik untuk aktif mendukung serta mengontrol pasangannya, termasuk saling mengingatkan jika jam kerja melampaui batas wajar.
Di sisi lain, ego sektoral antar instansi kembali menjadi perhatian. Harda menginstruksikan penguatan falsafah budaya Jawa "Golong Gilig" untuk mengikis sekat antar unit kerja. Ia meminta instansi perencanaan agar bertindak tegas mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) lain dalam mengeksekusi program kerja APBD tepat waktu.
Khusus kepada para panewu (camat) yang baru dilantik, Bupati Sleman berpesan agar mereka segera turun ke lapangan untuk menguasai wilayah kerja masing-masing. Panewu diminta mengikis ego dan secepatnya membangun jejaring serta komunikasi yang harmonis dengan para lurah dan pamong kalurahan.
"Ojo kaget misale sampeyan ditolak karo lurah. Segera jalankan tugas dengan baik dan bangun jejaring kerja, karena keberhasilan camat itu salah satunya bagaimana mengkoordinasikan wilayah penjenengan," ujar Harda mengingatkan para pejabat kewilayahan baru.
Sebagai perpanjangan tangan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kapanewon, kedekatan dengan pimpinan tingkat lokal menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan daerah.
Menutup arahannya, Bupati Harda mengajak seluruh pejabat untuk berpegang teguh pada nilai agama dan mempelajari regulasi secara mendalam. Berbekal komitmen, keikhlasan, serta keteguhan hati berlandaskan filosofi Datan Serik Lamun Ketaman, Datan Susah Lamun Kelangan, birokrasi Sleman diharapkan mampu bergerak makin responsif, transparan, dan bersih dari segala bentuk penyelewengan. (*)
