KETIK, TUBAN – Respon cepat dilakukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Tuban untuk mengatasi bencana alam kekeringan. Wujudnya yakni menerjunkan tim Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) untuk mendistribusikan 20.000 liter air bersih di Desa Jati, Kecamatan Soko, Rabu, 2 Agustus 2026
Bantuan darurat air dengan menggunakan kendaraan tangki ini disalurkan di tengah krisis kekeringan panjang yang melanda sejumlah titik di Tuban. Minimnya pasokan air membuat warga mulai kesulitan memenuhi kebutuhan primer sehari-hari.
Langkah tanggap darurat Baguna sekaligus menjadi langkah sigap PDI Perjuangan terhadap informasi lambannya alur birokrasi penanganan bencana di tingkat daerah.
Pengurus DPC PDI Perjuangan Tuban sekaligus Ketua Komisi 3 DPRD Tuban, Tulus Setyo Utomo, menegaskan bahwa krisis air adalah masalah perut dan kelangsungan hidup yang tidak bisa ditunda oleh urusan administratif.
"Meski bersifat temporary, bantuan ini sangat diperlukan oleh warga. Air adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda," tegas Tulus.
Tulus menjelaskan, PDI Perjuangan bersinergi dengan semua pihak dalam urusan sosial. Selain itu, pihaknya menyerap aspirasi langsung dari bawah melalui pengurus PAC di tingkat kecamatan, lalu diteruskan ke DPC untuk segara dieksekusi oleh tim Baguna.
"Alhamdulillah, hari ini dapat menyalurkan dua puluh ribu liter air bersih di kawasan Jati Soko," imbuhnya
Terpisah, Ketua DPC PDI Perjuangan Tuban yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Jawa Timur, Oni Setiawan, mengungkapkan alasan utama partainya turun tangan secara langsung. Berdasarkan temuan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Tuban, ada ganjalan dalam prosedur resmi penyaluran bantuan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban.
"Awal informasi ada yang mengganjal di dinas terkait soal keluhan warga sulitnya meminta bantuan air bersih," ujarnya
Menurutnya, secara mekanisme resmi, pihak desa sebenarnya sudah mengajukan permohonan bantuan air bersih ke BPBD Tuban. Namun, pengajuan tersebut tertahan dan tak kunjung dieksekusi.
"Mekanisme bantuan sosial sebenarnya desa mengajukan ke BPBD Kabupaten. Namun setelah dicek oleh fraksi, BPBD beralasan masih belum ada perintah dari atasan. Maka partai bertindak membantu warga yang membutuhkan," tegas Oni.
Menurut Oni, birokrasi tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan masyarakat menderita kekeringan atau kekurangan air bersih.
"Kami terus mendorong agar pemerintah daerah hadir bersinergi dengan semua pihak. Tapi selama proses itu berjalan, rakyat tidak boleh dibiarkan kehausan menunggu perintah atasan. Di situlah partai harus hadir," lanjutnya.
Tak hanya membawa bantuan air sementara, DPC PDI Perjuangan Tuban telah menginstruksikan seluruh jajaran pengurus di tingkat PAC hingga Ranting untuk menyisir dan memetakan titik-titik kekeringan lain di seluruh wilayah Tuban.
"Ini bukan sekadar bantuan, ini adalah wujud pengabdian kami kepada wong cilik," kata Oni.
Oni juga mendorong Pemkab Tuban agar tidak hanya mengandalkan penanganan bersifat pemadam atau tanggap darurat saban tahun. Ia meminta daerah segera mempercepat pembangunan infrastruktur sumber air berkelanjutan.
"Kami mendorong Pemda Tuban mempercepat pembangunan infrastruktur sumber air berkelanjutan. Gunanya agar bencana musiman atau tahunan seperti ini dapat ditanggulangi secara bertahap, sehingga wilayah rawan seperti Tuban selatan dan Soko punya ketahanan air yang lebih baik," tutupnya. (*)
