KETIK, SORONG – Ikatan Alumni BEM Nusantara (IKA BEMNUS) menyampaikan 10 rekomendasi strategis untuk mengevaluasi sekaligus mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memasuki tahun ketiga pada 20 Oktober 2026.
Ketua Umum IKA BEMNUS, Tomy Siswanto, mengatakan organisasi tersebut mendukung program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, kemandirian nasional, dan pemerataan pembangunan. Namun, ia menekankan perlunya transparansi anggaran, pengawasan pelaksanaan program, dan evaluasi berkala.
“Dukungan terhadap pemerintah harus diwujudkan melalui kontribusi pemikiran, partisipasi aktif, serta pengawalan kebijakan secara objektif dan konstruktif. Orientasi utamanya adalah kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa,” demikian pernyataan IKA BEMNUS dalam rekomendasi yang disampaikan Rabu, 21 Oktober 2026.
Sepuluh rekomendasi tersebut mencakup penguatan ekonomi dan daya beli masyarakat, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan dan energi, hilirisasi industri, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, reformasi birokrasi, pembangunan berkelanjutan, serta penguatan demokrasi partisipatif.
Di bidang ekonomi, IKA BEMNUS mendorong perluasan lapangan kerja produktif, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), stabilitas harga kebutuhan pokok, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk program MBG, organisasi ini menekankan pengawasan keamanan pangan, transparansi anggaran, dan pelibatan petani, nelayan, koperasi, serta UMKM lokal. Program tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi sekaligus perekonomian masyarakat.
IKA BEMNUS juga mendorong modernisasi pertanian, perlindungan petani dan nelayan, diversifikasi energi, serta pengembangan energi terbarukan. Sementara itu, hilirisasi sumber daya alam dinilai perlu meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat industri nasional, dan membuka lapangan kerja di daerah penghasil.
Di sektor ketenagakerjaan, Tomy menyoroti perlunya memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda, termasuk lulusan perguruan tinggi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan vokasi, peningkatan keterampilan, akses program magang, dan pengembangan kewirausahaan.
IKA BEMNUS turut mendorong pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial tepat sasaran, pengembangan ekonomi desa, dan percepatan pembangunan wilayah tertinggal. Pemerintah juga diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perumahan layak.
“Pembangunan harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah tertinggal. Pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup rakyat,” demikian penekanan dalam rekomendasi IKA BEMNUS.
Dalam tata kelola pemerintahan, organisasi tersebut meminta reformasi birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan bebas korupsi. Setiap program pemerintah dinilai perlu memiliki target terukur serta mekanisme pengawasan yang jelas untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan publik.
IKA BEMNUS juga menyoroti perlunya perlindungan lingkungan, efisiensi energi, pengembangan energi terbarukan, dan ekonomi hijau. Di bidang demokrasi, organisasi ini mendorong dialog antara pemerintah, mahasiswa, alumni, akademisi, dan masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan yang partisipatif dan akuntabel.
Tomy mengatakan, sepuluh rekomendasi tersebut menjadi kontribusi IKA BEMNUS dalam mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah. Organisasi itu berharap pemerintah memperkuat pelaksanaan program prioritas dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. (*)
