.png){kind=logo}
KETIK, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memanggil perwakilan Meta dan WhatsApp menyusul maraknya keluhan masyarakat terkait akun WhatsApp yang dinonaktifkan atau disuspend secara massal.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Dr. Alexander Sabar mengatakan pemanggilan dilakukan setelah Meta tidak memberikan respons atas surat resmi yang sebelumnya dikirim pemerintah.
“Surat kami tertanggal 14 Agustus, dan kemudian seharusnya direspons di hari Jumat. Namun karena sampai jam kerja selesai tidak ada respons dari Meta, sehingga kami memanggil Meta untuk bisa hadir secara fisik di tempat kami, di kantor ini, untuk memberikan penjelasan langsung kepada pemerintah,” ujar Alexander, dikutip Rabu, 26 Agustus 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kebijakan Facebook & Messaging Meta Asia Pasifik Esther Samboh menjelaskan bahwa pemblokiran sejumlah akun WhatsApp terjadi akibat kesalahan sistem internal.
Menurutnya, sistem WhatsApp melakukan kekeliruan ketika mendeteksi dan menangkap akun-akun yang dianggap melanggar ketentuan layanan.
“Dalam melakukan proses penangkapan akun-akun yang tidak baik ini, kemudian sistem kami melakukan kesalahan dalam melakukan penangkapan akun-akun yang tidak baik ini. Namun secara cepat sistem dan mitigasi sudah dilakukan untuk mengembalikan akun-akun yang kami melakukan kesalahan dalam memblokir akun-akun ini,” jelas Esther.
Esther menegaskan insiden tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia. Kesalahan sistem itu disebut terjadi secara global setelah adanya pembaruan pada sistem pendeteksian pelanggaran.
“Hal ini terjadi secara global. Jadi bukan, tidak ada upaya secara terkoordinasi untuk Indonesia. Ini memang kesalahan sistem yang terjadi secara global dan tidak ada upaya untuk menarget Indonesia di sini,” katanya.
Bagi pengguna yang hingga saat ini masih terdampak pemblokiran, Meta menyediakan mekanisme banding langsung melalui aplikasi WhatsApp.
“Pengguna yang masih sampai saat ini terdampak, bisa langsung melakukan banding di dalam aplikasi dan juga proses tersebut akan ditinjau oleh WhatsApp dalam kurang dari 24 jam. Itu komitmen dari kami,” ungkap Esther.
Sementara itu, Alexander mengatakan Komdigi tidak memiliki informasi spesifik mengenai laporan pemblokiran atau dugaan peretasan akun WhatsApp milik salah satu pimpinan Partai Demokrat di DPR.
“Nah itu dalam posisi kami di regulator tidak mengetahui hal itu,” kata Alexander.
Alexander juga menegaskan pertemuan antara Komdigi dan Meta tersebut murni membahas persoalan pemblokiran akun WhatsApp secara massal dan tidak berkaitan dengan agenda aksi demonstrasi yang akan digelar keesokan harinya.
Meski demikian, ia mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.
“Imbauan besok ya kami tentunya berharap mereka atau masyarakat yang menggunakan media sosial dapat menggunakan media sosial dengan baik, bertanggung jawab. Tidak melakukan ujaran kebencian ataupun memprovokasi. Itu sih yang kita harapkan sehingga besok kegiatan yang akan diadakan itu bisa berjalan dengan baik tidak hanya di ruang fisik tetapi juga di ruang digital kita,” pungkasnya.(*)
