.png){kind=logo}
KETIK, JOMBANG – Pesantren tak lagi cukup hanya menjadi pusat pendidikan dan dakwah. Di tengah geliat ekonomi nasional dan persaingan industri halal global, pesantren didorong tampil sebagai kekuatan ekonomi yang mandiri, profesional, dan mampu menciptakan kesejahteraan umat.
Gagasan tersebut mengemuka dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 yang digelar DPP Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN) Indonesia di Aula Universitas Darul ‘Ulum (UNDAR) Jombang, Kamis, 27 Agustus 2026.
Mengusung tema "Sinergi Kebijakan, Inovasi Teknologi dan Kemandirian Ekonomi Pesantren Menuju Ekosistem Industri Halal Global", forum tersebut menjadi ruang temu antara pesantren, pemerintah, akademisi, dunia usaha, hingga sektor keuangan.
Ketua Umum DPP HEBITREN, Dr. KH. Hasib Wahab Hasbullah, menegaskan bahwa pesantren memiliki potensi besar untuk naik kelas. Menurutnya, pesantren harus mulai memperkuat sektor ekonomi agar tidak hanya menjadi pusat pendidikan dan dakwah, tetapi juga mampu berdiri di atas kaki sendiri secara ekonomi.
Transformasi itu, kata dia, membutuhkan tata kelola profesional, inovasi, pemanfaatan teknologi, serta keberanian membangun jaringan bisnis yang lebih luas.
"Pesantren harus mampu menjadi kekuatan pemberdayaan ekonomi yang mandiri, profesional, dan berdaya saing," menjadi semangat utama yang dibawa dalam forum tersebut.
Sorotan lain datang dari Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang hadir sebagai keynote speaker. Ia mengangkat posisi strategis pesantren dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional sebagai bagian dari agenda menuju Indonesia Emas 2045.
Pesantren dinilai memiliki modal sosial dan jaringan kelembagaan yang kuat untuk ikut menggerakkan sektor pangan, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi hingga pengembangan pasar.
Sementara itu, diskusi panel menghadirkan sejumlah tokoh dengan latar belakang keahlian berbeda. Dr. H. A. Helmy Faishal Zaini, Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak., dan Prof. H. Nadirsyah Hosen, LLM, MA (Hons), PhD membedah sejumlah tantangan sekaligus peluang ekonomi pesantren.
Pembahasan mencakup penguatan investasi dan akses pasar, tata kelola bisnis, kolaborasi perguruan tinggi dengan pesantren, hingga pentingnya harmonisasi antara hukum, etika syariah dan manajemen bisnis modern.
Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 yang digelar DPP Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN) Indonesia di Aula Universitas Darul ‘Ulum (UNDAR) Jombang, Kamis (27/8/2026). Foto: Haryono/Ketik.com
Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan ekonomi pesantren membutuhkan kerja bersama. Pesantren tidak bisa berjalan sendiri jika ingin menembus rantai pasok industri halal yang semakin kompetitif.
Tim Manajemen Eksekutif DPP HEBITREN yang dinahkodai Agus Jui Purmawan menilai Halaqoh Kebangsaan 2026 memiliki momentum yang sangat strategis. Pasalnya, kegiatan tersebut berlangsung bersamaan dengan Muktamar NU di Jombang, yang mempertemukan para pengasuh dan pimpinan pondok pesantren dari berbagai daerah.
"Momentum ini menjadi strategis karena banyak pengasuh dan pimpinan pesantren dari berbagai daerah berkumpul di Jombang," ujar Agus Jui Purmawan
Ia berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada diskusi dan gagasan. HEBITREN mendorong agar forum kebangsaan itu melahirkan kerja sama nyata yang dapat memperkuat fondasi ekonomi pesantren.
Kolaborasi pemerintah, pesantren, BUMN, dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga keuangan didorong untuk membangun ekosistem bisnis pesantren secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.
Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, saat hadir sebagai keynote speaker dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul ‘Ulum (UNDAR) Jombang, Kamis, 27 Agustus 2026. (Foto: Haryono/Ketik.com)
Dengan ekosistem tersebut, pesantren diharapkan tidak hanya menjadi konsumen dalam industri halal, tetapi mampu mengambil posisi sebagai produsen, pelaku usaha, pemilik merek, sekaligus pemain dalam rantai perdagangan halal nasional dan global.
Halaqoh Kebangsaan 2026 pun menjadi penanda bahwa agenda kemandirian ekonomi pesantren mulai diarahkan pada skala yang lebih besar: membangun industri, membuka akses investasi, memperluas pasar, dan menciptakan nilai ekonomi yang kembali menguatkan umat.
Pesantren mandiri diharapkan menjadi fondasi bagi ekonomi umat yang kuat, sekaligus menjadi bagian penting dari perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. (*)
