Perkuat Ketahanan Pangan, Rutan Situbondo Panen Raya Jagung

KETIK, SITUBONDO – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Situbondo, Jawa Timur, melaksanakan panen raya jagung di lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE), Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, Kamis 15 Oktober 2026.

Program tersebut tidak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi sarana pembinaan keterampilan bagi warga binaan agar memiliki bekal ketika kembali ke masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur Kusnali mengatakan bahwa, kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam mendukung kemandirian pangan.

“Dampak manfaatnya sangat baik bagi warga binaan. Mereka memperoleh keahlian tentang cara menanam jagung yang baik, sekaligus mendapatkan premi dari hasil pekerjaan mereka,” jelas Kusnali saat meninjau panen di lahan SAE Rutan Situbondo.

Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu memberikan keterampilan produktif sekaligus membantu warga binaan dalam mempersiapkan kehidupan setelah bebas.

"Premi warga binaan disiapkan sebagai modal usaha. Warga binaan yang terlibat dalam kegiatan pertanian berkesempatan memperoleh premi sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Mengacu pada arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan lanjut Kusnali, sebagian premi dapat diterima warga binaan, sedangkan sebagian lainnya wajib disimpan atau ditabung melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI).

"Tabungan tersebut nantinya dapat diberikan ketika warga binaan bebas sehingga bisa menjadi modal awal untuk merintis usaha. Dengan skema itu, warga binaan diharapkan tidak hanya membawa keterampilan bertani setelah menjalani masa pidana, tetapi juga memiliki bekal finansial untuk memulai kehidupan baru," tutur Kusnali.

Lebih lanjut, Kusnali mengatakan, dirinya telah melaporkan kegiatan ketahanan pangan Rutan kelas IIB Sitbondo ke Dirjen Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Republik Indonesia.

"Saya sudah melaporkan kegiatan ini ke pimpinan di atas. Semoga saat panen selajutnya yang diperkirakan bulan Desembar nanti, Pak Dirjen bisa hadir ke Situbondo dan semoga Pak Menteri ada waktu bisa ikut hadir di Situbondo," tegas Kusnali.

Tak hanya itu yang disampaikn Kusnali, tapi dia juga menjelaskan keberhasilan Rutan Situbondo berkat kolaborasi dengan Perum Perhutani Bondowoso dan pihak terkait lainnya.

"Keberhasilan program pertanian di Rutan Situbondo tidak lepas dari kolaborasi dengan sejumlah pihak, salah satunya Perum Perhutani melalui Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bondowoso," pungkas Kusnali.

Administratur Perhutani KPH Bondowoso, Misbakhul Munir, menjelaskan bahwa, kerja sama tersebut memanfaatkan kawasan hutan melalui pola agroforestri atau tumpang sari.

"Dalam sistem tersebut, lahan dapat dimanfaatkan untuk tanaman kehutanan, tanaman buah-buahan, serta tanaman pertanian seperti jagung tanpa mengabaikan fungsi tanaman pokok kehutanan," jelas Munir.

Lebih lanjut, Adm Perhutani Bondowoso Munir mengatakan, kerja sama dengan Rutan Situbondo dapat menjadi contoh bagi lembaga pemasyarakatan lainnya untuk mengembangkan program serupa. Sebab, se Indonesia, pertama kali Perum Perhutani Bondowoso dengan Rutan Situbondo melakukan Perjanjian Kerja Sama.

Menurut Munir, keterlibatan warga binaan dalam kegiatan pertanian juga menjadi bukti bahwa mereka dapat berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.

Ke depan, sambung Munir, Perhutani berharap kolaborasi dengan berbagai lembaga dapat diperluas sehingga pemanfaatan kawasan melalui pola agroforestri memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Munir juga berharap kerja sama tersebut dapat berlanjut dan membuka peluang bagi unit pelaksana teknis pemasyarakatan lainnya untuk mengembangkan program kemandirian pangan.

Dari program Perjanjian Kerja Sama tersebut, kata Munir, melalui program ini, Rutan Situbondo berupaya menjadikan kegiatan pertanian bukan sekadar aktivitas produktif selama menjalani masa pidana akan tetapi juga bekal keterampilan dan kemandirian ekonomi setelah warga binaan kembali ke masyarakat. (*)