KETIK, TEGAL – Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 mencatat penurunan pada sisi pendapatan maupun belanja daerah.
Meski demikian, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman menjamin kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan tidak terganggu.
Penyampaian nota keuangan APBD-P 2026 dilakukan Bupati Ischak dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tegal di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tegal, Rabu, 2 September 2026.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah disesuaikan dari Rp2,826 triliun menjadi Rp2,671 triliun, atau turun sebesar Rp154,63 miliar (5,47 persen). Sementara itu, belanja daerah dikurangi dari sekitar Rp2,960 triliun menjadi Rp2,837 triliun, atau berkurang Rp122,58 miliar (4,14 persen).
“Melalui perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini, mari kita jaga momentum tersebut dengan anggaran yang sehat, belanja yang produktif, pembangunan yang merata, layanan publik yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel,” tegas Ischak.
Penyesuaian anggaran didasarkan pada evaluasi realisasi semester I, perubahan proyeksi pendapatan, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan belanja prioritas.
Bupati menegaskan perubahan anggaran diarahkan untuk memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan menangani kemiskinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rancangan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Tegal. Secara umum, fraksi menyoroti penurunan pendapatan dan mendesak optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Catatan juga disampaikan terkait kualitas belanja, pemerataan pembangunan, pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pengentasan kemiskinan.
Menanggapi masukan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal memastikan program prioritas dan pelayanan dasar tetap menjadi perhatian utama, sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan dan melakukan penyesuaian belanja secara selektif demi menjaga kesehatan fiskal daerah.
Pembahasan APBD-P 2026 akan berlanjut dengan penyampaian jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi, sebelum disahkan dalam rapat paripurna berikutnya.
