Bantuan Nelayan Halmahera Selatan Berorientasi pada Peningkatan Taraf Hidup

KETIK, HALMAHERA SELATAN – Bantuan armada penangkapan ikan bagi kelompok nelayan di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Namun, pemerintah daerah belum memiliki data produksi yang memadai untuk mengukur sejauh mana program tersebut berdampak terhadap perekonomian penerima.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Halmahera Selatan, Idris Ali, mengakui pemantauan terhadap kelompok penerima bantuan tahun 2025 belum berjalan maksimal, terutama karena keterbatasan anggaran dan luasnya wilayah pelayanan.

Di sisi lain, informasi yang dihimpun instansinya sejauh ini menunjukkan sarana penangkapan ikan tersebut masih digunakan. Belum ada pula pengaduan terkait dugaan pengalihan kepemilikan kepada pihak lain.

"Sejauh ini masih berjalan seperti biasa. Tidak ada laporan bahwa bantuan itu berpindah tangan atau dijual. Itu tidak ada," ujar Idris saat diwawancarai, Senin 26 Oktober 2026.

Kesulitan justru muncul ketika pemerintah harus mengetahui perkembangan hasil tangkapan setiap kelompok. Sebaran penerima di wilayah pedesaan membuat pencatatan aktivitas melaut tidak semudah pengawasan terhadap kapal berkapasitas besar yang beroperasi melalui pelabuhan resmi. Perbedaan karakteristik tersebut menjadi salah satu kendala dalam memperoleh informasi secara menyeluruh.

"Bantuan itu kan di desa-desa. Kita belum bisa kontrol produksi mereka. Kalau kapal berskala besar masuk ke pelabuhan yang sudah ditentukan, pasti kita tahu produksinya. Tapi yang kita bagikan itu armada kecil," katanya.

Ketiadaan angka yang lengkap membuat manfaat program belum dapat dinilai secara terukur. Padahal, perkembangan usaha penerima menjadi bagian penting dalam menentukan efektivitas kebijakan.

Idris menginginkan adanya keterlibatan aktif dari setiap kelompok untuk menyampaikan perkembangan kegiatan mereka. Dengan begitu, pemerintah mempunyai dasar yang lebih jelas dalam menilai hasil penyaluran fasilitas perikanan.

"Nelayan yang sudah dapat bantuan skala kecil perlu memberikan laporan untuk bahan evaluasi. Apakah program ini berhasil atau tidak? Jadi data produksi itu penting untuk mengetahui bantuan ini bermanfaat atau tidak," ujarnya.

Meski kebutuhan pendataan telah disadari, pelaksanaannya masih menghadapi persoalan biaya operasional. Kondisi geografis Halmahera Selatan yang terdiri atas banyak pulau juga membuat kunjungan lapangan membutuhkan dukungan sumber daya yang tidak sedikit.

Untuk sementara, DKP mengandalkan hubungan komunikasi yang telah terbangun dengan para penerima. Cara tersebut memungkinkan petugas memperoleh kabar mengenai kondisi kelompok, meskipun belum dapat menggantikan pemeriksaan langsung secara menyeluruh.

"Kami juga punya keterbatasan. Monitoring dan evaluasi itu membutuhkan anggaran. Jadi sejauh ini hanya sebatas komunikasi dengan para nelayan karena kelompok-kelompok ini punya nomor handphone," jelasnya.

Terlepas dari keterbatasan tersebut, Idris menegaskan bahwa arah kebijakan bantuan tidak semata-mata bertumpu pada besarnya hasil tangkapan.

Perubahan kondisi ekonomi keluarga menjadi sasaran yang ingin dicapai. Karena itu, keberhasilan program diharapkan terlihat dari kemampuan penerima dalam memperbaiki kehidupan mereka, bukan hanya dari jumlah ikan yang diperoleh selama melaut.

"Sebenarnya ada target, tetapi targetnya untuk meningkatkan taraf hidup secara ekonomi. Kalau ada perubahan tentang itu, berarti berhasil. Kalau untuk target produksi tidak ada," pungkasnya.