KETIK, BONDOWOSO – Delapan desa di Kabupaten Bondowoso kini memiliki kepala desa definitif. Pelantikan yang dipimpin Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Safi’i, S.E., menjadi momentum penting untuk mengakhiri masa transisi pemerintahan desa sekaligus memperkuat pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di tingkat desa.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati As’ad Yahya Safi’i menegaskan bahwa jabatan kepala desa bukan sekadar posisi struktural ataupun simbol kemenangan dalam kontestasi politik desa.
Jabatan tersebut merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Pelantikan ini bukan sekadar mengakhiri masa transisi pemerintahan desa, tetapi menjadi awal bagi para kepala desa untuk membangun kepercayaan masyarakat. Jabatan ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan sekadar kehormatan atau kekuasaan,” tegas As’ad.
Delapan kepala desa yang dilantik berasal dari Desa Kemirian, Kecamatan Tamanan; Desa Penang, Kecamatan Botolinggo; Desa Leprak, Kecamatan Klabang; Desa Wonokusumo, Kecamatan Tapen; Desa Padasan, Kecamatan Pujer; Desa Kupang, Kecamatan Pakem; serta Desa Gunungsari, Kecamatan Maesan.
Wabup As’ad juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menjaga proses demokrasi desa berjalan aman, tertib, dan kondusif. Mulai dari para kandidat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), aparatur desa, hingga masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pemilihan.
Kepada para kepala desa yang baru dilantik, ia berpesan agar segera bekerja dan tidak terjebak dalam kebanggaan atas jabatan yang diperoleh.
“Seorang kepala desa harus bersedia mendengarkan aspirasi masyarakat, bekerja secara jujur, serta mengutamakan kepentingan warga. Jangan sampai jabatan justru menjauhkan pemimpin dari masyarakat yang dipimpinnya,” pesannya di Pendopo Bupati pada Kamis, 12 November 2026.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan Dana Desa secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, setiap anggaran yang dikelola pemerintah desa harus benar-benar memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Bondowoso, H. Achmad Dhafir, S.H., M.H., memberikan peringatan tegas agar para kepala desa terpilih tidak larut dalam euforia kemenangan setelah pelaksanaan pemilihan.
Ia menilai, menjaga persatuan masyarakat jauh lebih penting dibandingkan merayakan kemenangan secara berlebihan, terlebih jika perayaan tersebut berpotensi melukai perasaan warga yang memiliki pilihan berbeda.
“Setelah dilantik, kepala desa bukan lagi pemimpin bagi kelompok pendukungnya saja. Mereka harus menjadi pemimpin seluruh masyarakat. Jangan ada lagi sekat-sekat politik ataupun perlakuan berbeda hanya karena perbedaan pilihan saat pemilihan kepala desa,” tegas Achmad Dhafir.
Menurutnya, kemenangan dalam pemilihan kepala desa harus diikuti dengan sikap kedewasaan dalam memimpin. Kepala desa terpilih harus mampu merangkul semua elemen masyarakat demi menjaga kerukunan dan menciptakan suasana pembangunan yang kondusif.
“Jangan sampai euforia kemenangan justru menimbulkan luka di tengah masyarakat. Setelah proses pemilihan selesai, semua harus kembali bersatu. Kepala desa memiliki tanggung jawab untuk mengayomi seluruh warga tanpa terkecuali,” pesannya.
Lebih lanjut, Dhafir mengingatkan bahwa pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan berjenjang, mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat.
Karena itu, arah pembangunan desa harus diselaraskan dengan visi dan kebijakan pembangunan pemerintah di setiap tingkatan.
“Pembangunan desa tidak boleh berjalan sendiri-sendiri tanpa arah. Harus ada keselarasan dengan kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sehingga program yang dilaksanakan benar-benar mendukung pembangunan secara menyeluruh,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD tetap berkomitmen memberikan perhatian terhadap pembangunan desa melalui kebijakan penganggaran dan dukungan bantuan kepada pemerintah desa.
Dukungan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing desa, terutama untuk memperkuat infrastruktur serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pelantikan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Bondowoso Dr. H. Fathur Rozi, M.Fil.I., para Asisten Sekretariat Daerah, kepala perangkat daerah, serta sejumlah camat.
Dengan dilantiknya delapan kepala desa definitif, tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa kepemimpinan baru mampu menghadirkan perubahan nyata.
Masyarakat kini menanti kerja konkret, tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan yang semakin baik, serta pembangunan desa yang merata.
Sebab, ukuran keberhasilan seorang kepala desa bukan terletak pada besarnya kemenangan saat pemilihan, melainkan pada seberapa besar manfaat dan perubahan yang mampu dirasakan masyarakat selama masa kepemimpinannya.(*)
