GMNI Jombang Desak Transparansi Perekrutan Pengurus Koperasi Desa Merah Putih

KETIK, JOMBANG – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jombang memberikan atensi serius terhadap proses perekrutan pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang saat ini tengah berlangsung di Kabupaten Jombang. Terlebih belakangan muncul polemik beredarnya daftar nama pengurus KDMP yang telah ditunjuk berdasarkan rekomendasi beberapa pihak tertentu tanpa melibatkan aparatur masing-masing Desa.

Sorotan tersebut mencuat usai DPC GMNI Jombang melakukan audiensi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang terkait implementasi program pemerintah pusat di tingkat daerah. GMNI menekankan bahwa kredibilitas pengurus menjadi kunci utama keberhasilan koperasi dalam memberdayakan ekonomi masyarakat desa.

Wakil Ketua Bidang (Wakabid) Organisasi DPC GMNI Jombang, Husen Habibie, menegaskan bahwa transparansi dalam seluruh tahapan seleksi merupakan syarat mutlak. Hal ini bertujuan agar KDMP menjadi instrumen penguatan ekonomi riil, bukan sekadar ruang bagi penempatan kepentingan kelompok tertentu.

“Kami menekankan dengan tegas agar proses perekrutan pengurus Koperasi Desa Merah Putih dilakukan secara terbuka, objektif, dan berbasis kapasitas. Jangan sampai ada penempatan personel yang didasari subjektivitas, karena hal itu justru akan menghambat jalannya koperasi di tingkat desa,” jelas Husen Habibie, kepada Ketik.com.

Kualitas SDM Jadi Penentu

Menurut Husen, keberlanjutan program KDMP sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelolanya. Oleh karena itu, seleksi harus mengedepankan aspek profesionalitas, integritas, dan memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan warga desa.

GMNI Jombang berkomitmen untuk terus mengawal setiap tahapan perekrutan guna memastikan prinsip akuntabilitas tetap terjaga. Pengawasan ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab organisasi dalam memastikan program pemerintah tepat sasaran.

“Kami tidak ingin koperasi desa hanya berakhir sebagai formalitas program di atas kertas. KDMP harus dikelola oleh individu yang memiliki kemampuan manajerial sekaligus kemauan kuat untuk memajukan ekonomi desa,” tambahnya.

Dorong Pengawasan Intensif Pemkab

Lebih lanjut, DPC GMNI Jombang mendesak Pemerintah Kabupaten Jombang untuk lebih intensif melakukan supervisi dan pengawasan, baik pada tahap pembentukan maupun operasional ke depan.

Sinergi antara pengawasan pemerintah dan partisipasi publik diharapkan mampu menjamin tujuan utama pemberdayaan ekonomi desa dapat tercapai secara maksimal tanpa adanya penyimpangan administratif maupun fungsional. (*)