Empat OPD Pemkab Halmahera Selatan Berganti Nomenklatur, Bapenda Resmi Dibentuk

KETIK, HALMAHERA SELATAN – Struktur birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan, Maluku Utara, memasuki fase baru. Sejumlah organisasi perangkat daerah yang mengalami perubahan nomenklatur mulai dioperasikan dengan format baru, bersamaan dengan hadirnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai perangkat daerah tersendiri.

Perubahan itu ditandai dengan pengukuhan empat pimpinan OPD oleh Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba di Aula Kantor Bupati, Kamis malam, 6 Agustus 2026.

Empat pejabat tersebut adalah Ikbal Hi. Mustafa, Daud Djubedi, Idris Ali dan Ali Dano Hasan. Mereka tetap mendapat kepercayaan memimpin instansi masing-masing setelah nama, tipe maupun ruang lingkup kelembagaannya disesuaikan.

Ikbal Hi. Mustafa dikukuhkan memimpin Dinas Perumahan, Pertanahan dan Kawasan Permukiman. Perangkat daerah tersebut sebelumnya bernama Dinas Perumahan dan Permukiman dengan tipe C, kemudian diperkuat menjadi tipe B dengan penambahan urusan pertanahan.

Pada sektor ketenagakerjaan, Daud Djubedi dikukuhkan sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nomenklatur sebelumnya menggunakan nama Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Dalam struktur baru, perangkat daerah tersebut ditetapkan sebagai OPD tipe A.

Perubahan juga menyentuh sektor sumber daya kelautan. Idris Ali dikukuhkan sebagai Kepala Dinas Perikanan setelah nomenklatur Dinas Kelautan dan Perikanan disesuaikan menjadi Dinas Perikanan tipe B.

Sementara Ali Dano Hasan kembali mendapat mandat memimpin sektor pariwisata dengan cakupan kelembagaan yang lebih luas. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kini berubah menjadi Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif tipe A.

Penataan tersebut bukan kebijakan yang berdiri sendiri. Perubahan struktur telah memperoleh landasan melalui Peraturan Daerah tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang disahkan DPRD Halmahera Selatan pada Januari 2026.

Restrukturisasi itu dirancang agar kelembagaan pemerintah lebih proporsional terhadap beban kerja, kebutuhan pelayanan serta perkembangan urusan pemerintahan di daerah.

Dalam konfigurasi baru tersebut, perubahan paling mendasar terjadi pada sektor penerimaan daerah. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan membentuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tipe B sebagai OPD baru.

Fadli Hi. Kadir dipercaya menjadi Kepala Bapenda. Sebelumnya ia memimpin perangkat daerah yang menangani perencanaan pembangunan.

Kehadiran badan khusus pendapatan menandai pemisahan fungsi penerimaan daerah ke dalam kelembagaan yang lebih fokus. Bapenda diharapkan menjadi mesin fiskal pemerintah daerah dalam memetakan potensi, mengoptimalkan sumber penerimaan serta memperkuat Pendapatan Asli Daerah.

Ketika perubahan perangkat daerah tersebut disahkan awal tahun, Bassam menempatkan pembentukan Bapenda sebagai bagian dari strategi memperbesar kemampuan keuangan daerah sekaligus membangun ruang fiskal yang lebih mandiri.

“Pembentukan Bapenda menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat,” kata Bassam.

Selain Bapenda, perubahan nomenklatur secara keseluruhan mencakup delapan OPD. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. BKPPD berubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah juga naik dari tipe C menjadi tipe B, sementara Dinas Pendidikan meningkat dari tipe B menjadi tipe A.

Namun dalam agenda pengukuhan kali ini, perhatian utama diarahkan pada pimpinan perangkat daerah yang tetap mempertahankan posisi setelah lembaganya mengalami penyesuaian nomenklatur.

Bassam menginginkan perubahan struktur tidak berhenti pada pergantian papan nama maupun susunan organisasi. Format kelembagaan baru dituntut menghasilkan organisasi yang lebih efektif dalam menjalankan program serta menghadirkan pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan struktur organisasi yang lebih proporsional dan sesuai dengan kebutuhan daerah, kami berharap kinerja birokrasi semakin profesional dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Bassam.